 |
| Pelaksana Harian Kepala Disperindag ESDM Sumut, Yosi Sukmono saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 25 Februari 2026. Hasby/Hastara.id |
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Yosi Sukmono, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan harga bergerak tanpa kendali. Daging ayam, kata dia, merupakan salah satu komoditas strategis penyumbang inflasi.
“Kita tidak bisa membiarkan harga berkeliaran tanpa kendali. Kalau sudah di atas harga wajar, tentu akan kita lakukan langkah tegas. Daging ayam ini sudah masuk komoditas yang memberi tekanan pada inflasi,” ujar Yosi kepada wartawan di Medan, Selasa (25/2).
Menurutnya, harga yang masih dianggap wajar berada pada kisaran Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun di lapangan, harga di beberapa pasar tradisional sudah melampaui angka tersebut.
Yosi menyampaikan, struktur distribusi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas harga. Di pasar tradisional, harga sangat dipengaruhi pedagang yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar kabupaten/kota. Sementara di ritel modern, rantai distribusi relatif lebih pendek karena langsung terhubung dengan produsen.
“Beberapa ritel modern bahkan masih bisa menjual di kisaran Rp40.000 per kilogram. Artinya secara struktur biaya, harga itu masih memungkinkan. Kalau ritel bisa, pasar tradisional juga harus bisa dijaga,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan PUD Pasar di berbagai daerah agar turut menjaga stabilitas harga. Pemerintah kabupaten/kota dinilai memiliki otoritas untuk mengingatkan, bahkan mengarahkan pedagang agar tidak menjual di atas harga yang memberatkan masyarakat.
“Jangan hanya mengeluhkan harga naik. Mereka punya otoritas untuk mengingatkan pedagang agar menjual sesuai harga yang wajar. Ini perlu kolaborasi,” katanya.
Gelar Gerakan Pangan Murah
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumut akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan fokus utama pada daging ayam. Program ini dijadwalkan mulai awal pekan depan dan digelar di sedikitnya sembilan titik, masing-masing enam di Kota Medan dan tiga di Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi GPM, pemerintah akan membuka lapak khusus dengan penanda resmi dan menjual daging ayam di bawah harga pasar.
Jika harga pasar berada di angka Rp40.000 per kilogram, maka dalam program ini daging ayam akan dijual sekitar Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Menariknya, skema intervensi ini tidak sepenuhnya mengandalkan subsidi pemerintah. Pemprov Sumut menggandeng produsen agar ikut melakukan penyesuaian harga melalui jaringan distribusi mereka sendiri.
“Yang mengintervensi bukan semata-mata pemerintah. Kita ajak produsennya ikut intervensi pasar dengan jaringan mereka. Jadi mereka sendiri yang menjual dengan harga lebih rendah di titik-titik yang kita tentukan,” ujar Yosi.
Tanpa Matikan Pedagang
Volume pasokan dalam GPM tidak ditujukan untuk menutup seluruh kebutuhan pasar. Jika satu pasar menghabiskan hingga dua ton per hari, pemerintah hanya akan memasok sebagian, berkisar 500 kilogram hingga satu ton. Strategi ini dimaksudkan untuk menekan rata-rata harga tanpa mematikan usaha pedagang.
“Kita tidak suplai semua. Pedagang tetap punya rezeki. Kita hanya tekan agar rata-rata harga turun dan tidak liar,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM juga diselaraskan dengan momentum perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terutama pada awal pekan. Intervensi akan diperkuat menjelang akhir pekan saat pola belanja masyarakat meningkat.
Pemprov Sumut memastikan langkah ini akan terus dilakukan hingga mendekati Idulfitri, disertai evaluasi berkala. Setelah daging ayam, intervensi serupa berpotensi diperluas ke daging sapi dan komoditas lain seperti bawang jika dinilai perlu.
“Fokus kita sekarang daging ayam dulu karena sudah di atas harga rata-rata. Setelah itu baru kita lihat komoditas lain. Yang jelas, kita tidak ingin komoditas bermasalah dibiarkan tanpa intervensi,” pungkasnya. (has)
