 |
| Ilustrasi foto tentang MBG Ramadan. Istimewa/Hastara.id |
MBG Ramadan dipromosikan sebagai “makanan bergizi” untuk anak-anak. Realitasnya memalukan. Paket yang diterima lebih mirip bahan ejekan daripada nutrisi. Begitu banyak keluhan netizen yang diposting di media sosial dan pemberitaan media massa yang begitu massif. Dari Aceh sampai Kalimantan, netizen dan warga mengecam: isi kotak miskin protein, vitamin nyaris tak ada, tampak asal-asalan. Publik mulai menuding korupsi: anggaran melimpah, isi kotak mempermalukan logika dasar gizi.
Harga pangan melonjak tajam jelang Ramadan. Telur, susu, kacang, ubi sebagai bahan utama menu MBG, tidak bisa dibeli dengan anggaran Rp 8–10 ribu per anak per hari. Hasilnya, anak-anak menerima karbohidrat tunggal atau kudapan murahan. Kadang basi dalam tiga hari. Protein? Vitamin? Hanya dongeng di atas kertas. Anak-anak kelaparan nutrisi, sementara pemerintah puas dengan label “bergizi”.
Nilai gizi menu MBG nyaris fantasi. Laporan warga menegaskan makanan cukup mengenyangkan, bukan menyehatkan. Kreativitas lokal yang dijanjikan surat edaran BGN gagal di lapangan. Distribusi lamban. Logistik kacau. Penyimpanan tidak memenuhi standar. Bahkan korban keracunan MBG belum hilang dari ingatan. Kini paket yang disodorkan terkesan menghina: simbol kegagalan kebijakan yang mempermainkan akal sehat publik.
Transparansi dan akuntabilitas lenyap. Publik bertanya keras: bagaimana dana APBN bisa berakhir dalam menu yang menghina standar gizi anak-anak? Audit BPK, Ombudsman, dan KPK wajib dilakukan. Nyatanya, pengawasan independen menghilang. Pemerintah menutup mata, membiarkan kritik sah menggantung di media sosial. Simbolisme lebih penting daripada hasil nyata.
Satgas Pangan mengaku ada kekurangan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan, tapi lamban, reaktif, selalu mengikuti arus kritik, bukan mencegah sejak awal. Koordinasi pusat-daerah-pelaksana amburadul. MBG, yang seharusnya contoh intervensi sosial sukses, berubah menjadi simbol birokrasi ceroboh, manajemen asal-asalan, dan ketidakmampuan membaca realitas lapangan.
Analisis kritis menegaskan pola familiar: niat baik kandas karena inflasi, birokrasi lamban, dan pengawasan minim. Anak-anak menjadi korban nyata. Publik mempertanyakan integritas penggunaan dana. Anggaran besar tanpa dampak nyata mengundang tuduhan korupsi. Program yang seharusnya menyejahterakan, malah menimbulkan skeptisisme, frustrasi, dan rasa humor pahit bagi rakyat.
Langkah strategis mutlak diperlukan. Anggaran harus realistis menyesuaikan harga pangan. Menu wajib berkualitas, bergizi, aman dikonsumsi. Distribusi tepat waktu. Audit independen harus dijalankan tanpa kompromi. MBG bukan sekadar program sosial. Ia cermin kemampuan pemerintah mengeksekusi kebijakan. Profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab harus terlihat. Tanpa itu, janji “bergizi” tetap kosong, akal sehat publik diinjak-injak, dan anak-anak menjadi saksi nyata kegagalan kebijakan yang seharusnya melindungi mereka.
MBG Ramadan menjadi satir hidup: bergizi di nama, basi di kotak, menghina logika sederhana, dan menimbulkan trauma publik. Anak-anak menelan karbohidrat, publik menelan kecewa. Pemerintah tetap tenang, label “bergizi” terpampang, akal sehat terus dipermainkan. Setiap paket seolah mengejek logika dasar: jika ini bergizi, dunia tersesat dari fakta sederhana. (*)
***Penulis merupakan Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
