 |
| Gubernur Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga dalam kesempatan podcast di salah satu SMA beberapa waktu yang lalu. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Tragedi pilu yang menimpa seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nekat mengakhiri hidup akibat keterbatasan biaya pendidikan mengguncang dunia pendidikan nasional. Peristiwa ini turut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Gubernur Bobby Nasution melalui Dinas Pendidikan Sumut menyampaikan belasungkawa mendalam atas kejadian tersebut. Pemprov Sumut menilai peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.
“Pak Gubernur Sumut menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini sangat menggemparkan dan menyentuh nurani dunia pendidikan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, Rabu (4/2/2026).
Alexander menegaskan, untuk mencegah tragedi serupa terjadi di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution telah lebih awal menyiapkan kebijakan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diwujudkan melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG).
“Pak Bobby Nasution jauh-jauh hari sudah memikirkan nasib siswa-siswi di Sumut agar tidak ada lagi yang putus sekolah karena persoalan ekonomi keluarga,” katanya.
Guna merealisasikan program tersebut, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar pada tahun ini. Anggaran itu diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara untuk tahun ajaran 2026–2027.
Program PUBG tahap awal akan difokuskan di wilayah Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli. Di wilayah ini, sebanyak 41 ribu siswa akan menjadi penerima manfaat dengan total anggaran sekitar Rp21 miliar.
Selain Kepulauan Nias, Pemprov Sumut juga menerapkan program serupa di lima daerah terdampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat. Di wilayah tersebut, terdapat sekitar 51 ribu siswa terdampak dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp22 miliar.
“Program PUBG ini berlaku untuk daerah-daerah yang telah ditetapkan sesuai arahan Gubernur Sumut. Berlaku secara menyeluruh, bukan hanya di kecamatan tertentu,” tegas Alexander.
Pemprov Sumut berharap program sekolah gratis ini dapat menjadi solusi konkret dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, sekaligus memastikan tidak ada lagi siswa yang harus kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. (has)
