 |
| Wali Kota Rico Waas bersalaman dengan Inspektur Pemko Medan, Erfin Fakhrur Razi usai melantik sahabatnya semasa SMA di Balai Kota Medan pada Rabu, 10 September 2025. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Arus masuk aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kota Medan terus berlangsung. Kali ini, mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Weldan Prahasandhika Yudha, resmi tercatat sebagai ASN Pemko Medan sejak 1 Januari 2026.
Hanya saja mutasi yang bersangkutan tidak lepas dari isu sensitif. Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, proses perpindahan ASN yang akrab disapa Wildan itu diduga kuat melibatkan peran “orang dalam” di lingkaran Pemko Medan, yakni Inspektur Kota Medan, Erfin Fakhrur Razi.
Sumber internal Pemko Medan menyebutkan, Erfin dan Wildan memiliki relasi personal yang sudah terbangun sejak lama, tidak hanya sebagai rekan seprofesi, tetapi juga pernah sama-sama berkarier di lingkungan Inspektorat daerah. Erfin sebelumnya menjabat sebagai pejabat eselon III di Inspektorat Pemkab Serdang Bedagai, sementara Wildan merupakan Sekretaris Inspektorat Pemkab Aceh Tenggara. Tautan karib di masa kini kerap diistilahkan sebagai 'bestie'.
“Erfin dan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dikenal sebagai teman satu angkatan di SMA Negeri 2 Medan. Dengan relasi itulah Erfin diyakini cukup percaya diri menyodorkan nama Wildan untuk masuk ke jajaran Pemko Medan,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Hastara.id, baru-baru ini.
Menurut sumber tersebut, mutasi ASN lintas daerah umumnya tidak sekadar soal perpindahan tugas biasa. Ada jaminan posisi strategis yang menjadi daya tarik utama.
“Tidak mungkin pejabat aktif di daerah asal mau pindah kalau tidak ada prospek jabatan. Informasinya, Wildan diproyeksikan mengisi kekosongan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Saat ini dia sudah ‘parkir’ di BKAD, posisinya staf di bagian aset sejak awal Januari,” ungkapnya.
Aktif Menggali Informasi
Aktivitas Wildan di BKAD pun disebut cukup mencolok. Ia dikabarkan aktif menggali berbagai informasi strategis, mulai dari regulasi keuangan daerah, kebijakan pejabat sebelumnya, hingga aspek teknis pengelolaan aset.
“Kalau hanya pindah tugas biasa, mengapa sampai sedetail itu? Logikanya, ini seperti persiapan menduduki posisi tertentu,” kata sumber lagi.
Sumber juga menduga adanya “pesan khusus” kepada pejabat BKAD terkait keberadaan Wildan, sehingga akses informasi yang diperolehnya relatif terbuka. Latar belakang Wildan sebagai pejabat Inspektorat dinilai semakin menguatkan spekulasi tersebut.
Respons BKPSDM
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, membenarkan bahwa Weldan Prahasandhika Yudha telah resmi pindah ke Pemko Medan sejak 1 Januari 2026. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci penempatan Wildan di organisasi perangkat daerah (OPD) mana saat ini. Subhan juga membantah keras isu bahwa mutasi Wildan difasilitasi atau “digendong” oleh Erfin Fakhrur Razi.
“Terkait dengan bahasa yang menyebut yang membawakan yang bersangkutan adalah Erfin, itu tidak benar. Permohonan mutasi antarinstansi telah melalui proses administrasi sesuai ketentuan dan telah mendapatkan pertek (peraturan teknis) dari BKN Pusat,” ujar Subhan, Rabu (28/1/2026) malam.
Ia menegaskan, seluruh proses mutasi ASN yang masuk maupun keluar Pemko Medan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, saat ditanya soal kabar Wildan diproyeksikan sebagai kepala BKAD, Subhan tidak memberikan jawaban tegas.
“Terkait informasi bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti manajemen talenta itu tidak benar. Namun pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama wajib melalui mekanisme manajemen talenta sesuai ketentuan BKN. Pemko Medan sendiri telah mendapatkan persetujuan penerapan manajemen talenta berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2026,” pungkasnya.
Buka Suara
Inspektur Pemko Medan, Erfin Fakhrur Razi tidak menjawab tegas soal hubungan personal dirinya dengan Wildan. Ia hanya menyebut tidak punya kepentingan apa pun terhadap mutasi 'bestienya' itu ke Pemko Medan.
"Saya pastikan saya sama sekali tidak pernah merekomendasikan dan tidak punya kepentingan apapun terhadap yang bersangkutan," ucapnya menjawab wartawan, Kamis, 29 Januari 2026.
Dia berdalih saat ini hanya ingin fokus melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan untuk mendukung visi wali kota dan wakil wali kota.
"Mohon support dari rekan-rekan media untuk membangun suasana yang kondusif agar seluruh jajaran bisa fokus bekerja untuk pembangunan kota kita," pungkas Erfin.
Erfin Fakhrur Razi dilantik Rico Waas pada 10 September 2025. Sebelumnya, ia mengikuti proses seleksi terbuka pengisian JPTP untuk perangkat daerah Inspektorat. Di sisi lain, saat ini diketahui ada sepuluh kepala OPD Pemko Medan yang lowong, salah satunya posisi pimpinan di BKAD. Pengisian JPTP kali ini dilakukan lewat manajemen talenta ASN. (has)
