 |
| Suasana RDP Komisi II bersama Pelaksana Tugas Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar dan jajaran pada Selasa, 7 April 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Komisi II DPRD Kota Medan menyoroti minimnya alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan yang dinilai menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Medan dengan jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Selasa (7/4/2026).
Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran yang ada. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
“Dari sisi anggaran memang masih sangat kecil. Ini cukup miris, padahal perpustakaan adalah jendela dunia yang penting untuk meningkatkan minat baca,” ujar Kasman.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung dan anggota Tia Ayu Anggraini. Kasman menegaskan, pihaknya akan mendorong penambahan anggaran dalam pembahasan selanjutnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
Selain anggaran, Komisi II juga menyoroti kondisi fasilitas perpustakaan yang dinilai belum sepenuhnya nyaman bagi pengunjung. Kenyamanan ruang baca, kata Kasman, menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
“Tempat baca harus dibuat nyaman. Tidak harus mewah, tapi minimal layak dan menarik agar masyarakat betah,” katanya.
Ia juga menyinggung keterbatasan koleksi buku, terutama untuk anak-anak dan remaja. Menurutnya, buku seperti komik edukatif, animasi, dan bacaan ringan yang mendidik masih minim, padahal efektif menumbuhkan minat baca sejak dini.
Tantangan Utama
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjalankan program.
“Anggaran yang tersedia saat ini memang masih sangat terbatas, sehingga belum semua program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, anggaran dinasnya pada 2026 berkisar Rp18 miliar, lebih rendah dari rencana awal sebesar Rp21 miliar. Artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp3 miliar dari kebutuhan program yang telah disusun.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi perhatian DPRD terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat. Ke depan, pihaknya berencana menghimpun buku layak baca dari berbagai pihak untuk didistribusikan ke perpustakaan dan pojok baca di sejumlah wilayah.
Selain itu, pengembangan pojok baca di tingkat kecamatan juga akan terus didorong agar akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin mudah. Di era digital, pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian, termasuk penyediaan buku digital yang dapat diakses gratis oleh masyarakat. Begitupun Putra menegaskan perpustakaan fisik tetap penting sebagai ruang interaksi, edukasi, dan pengembangan komunitas literasi.
“Harapannya, perpustakaan di Kota Medan ke depan bisa menjadi tempat yang nyaman, koleksinya lengkap, dan benar-benar diminati masyarakat,” pungkas Putra yang berjabatan definitif Asisten Administrasi Umum Setdako Medan ini. (has)
