 |
| Para petinggi PLN UID Jakarta Raya tampak asyik bersepeda di tengah krisis keandalan listrik yang kembali menghantam ibukota pada Kamis (9/4/2026) sore hingga malam. Istimewa/Hastara.id |
JAKARTA, HASTARA.ID — Pemadaman listrik berskala besar kembali menghantam sejumlah wilayah di ibukota, Kamis (9/4/2026) sore hingga malam. Peristiwa ini bukan yang pertama, melainkan bagian dari rangkaian gangguan kelistrikan yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo, catatan blackout tercatat terjadi di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Bali. Kini, giliran Jakarta—yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan nasional—ikut terdampak.
Pemadaman tersebut tidak hanya mematikan lampu, melainkan melumpuhkan aktivitas publik. Sejumlah pusat perbelanjaan terganggu, layanan transportasi seperti MRT Jakarta terhenti, bahkan penumpang sempat dievakuasi di tengah perjalanan.
Dalam konteks ibu kota negara, gangguan seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius. Keandalan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar, terlebih bagi kota yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun di tengah situasi krisis dan tuntutan publik akan penjelasan, sikap pimpinan perusahaan listrik negara justru menuai sorotan.
Hingga kini, belum terlihat pernyataan resmi yang komprehensif terkait penyebab gangguan maupun langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa. Ironisnya, di saat sebagian warga masih merasakan dampak pemadaman dan menunggu pemulihan, jajaran petinggi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya justru terlihat bersepeda santai di ibukota pada Jumat pagi (10/4/2026).
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai kontras tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas kepemimpinan dalam situasi krisis.
“Ini bukan gangguan biasa. Aktivitas ibu kota lumpuh, transportasi terganggu, dan masyarakat mengalami ketidakpastian. Wajar jika publik menuntut penjelasan. Namun yang terlihat justru sebaliknya,” ujarnya lewat pernyataan tertulis yang diterima Hastara.id, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, aktivitas bersepeda mungkin dimaknai sebagai gaya hidup sehat, tetapi dalam konteks krisis justru memunculkan kesan ketidakpekaan.
“Kepemimpinan di sektor layanan publik diuji saat krisis, bukan saat kondisi normal. Yang dibutuhkan bukan hanya kerja teknis, tetapi kehadiran moral di tengah publik—memberi penjelasan, memastikan pemulihan, dan menunjukkan empati,” tegasnya.
Ia mengingatkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar aliran listrik, tetapi juga kepercayaan publik terhadap PLN sebagai penyedia layanan vital.
“Ketika masyarakat melihat jarak antara penderitaan yang mereka alami dengan perilaku para pemangku kebijakan, maka yang terkikis adalah legitimasi. Slogan ‘melayani sepenuh hati’ menjadi dipertanyakan,” katanya.
Lebih jauh, Yudhistira mendesak pemerintah untuk mengevaluasi serius kinerja pimpinan PLN. Ia bahkan menilai sudah saatnya dilakukan langkah tegas.
“Jika krisis sebesar ini tidak mampu mengubah prioritas, publik berhak bertanya: untuk siapa pelayanan itu dijalankan? Presiden perlu turun tangan. Sudah sewajarnya Dirut PLN dan GM PLN UID Jaya dievaluasi, bahkan dicopot,” pungkasnya. (red)
