 |
| Ilustrasi foto berita melalui Artificial Intellegence atau AI. Istimewa |
MEDAN, HASTARA.ID — Semangat dan komitmen zero ponsel yang dikampanyekan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), ternyata belum serius diimplementasikan di lapangan.
Rutan Tanjung Gusta Klas I Medan, misalnya, bahkan masih terkesan sepele dengan kebijakan dari sang menteri tersebut. Ironinya, konsistensi kebijakan itu terkesan 'omon-omon' saja. Ketika sedang disorot tajam oleh media dan publik, satuan kerja terkait seolah menunjukkan keseriusan dan secepatnya bangun pencitraan lewat penggiringan opini alias framing.
Fakta bahwa kebijakan zero ponsel masih sekadar 'omon-omon' di lingkungan Rutan Tanjung Gusta Medan, diketahui langsung oleh Hastara.id. Terungkap bahwa beberapa dari warga binaan di sana masih begitu bebas menggunakan ponsel mereka. Beberapa dari mereka bahkan dapat berkomunikasi langsung, walau sekadar merespons story WhatsApp awak media ini. Adapun yang lainnya secara intens mengutarakan kondisi mereka di dalam rutan saat ini.
Tak cukup sampai di situ, sumber Hastara.id juga mengungkapkan sejumlah warga binaan di Rutan Klas IA tersebut, terkhusus tahanan atau narapidana koruptor, dengan bebasnya menggunakan gawai untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal.
"Bahkan pernah sama saya video call-an, ketawa-ketawa mereka ngobrol dengan saya. Ia sempat meminta saya mengawal jalannya kasus dia di pengadilan sehingga mendapat atensi publik," ucap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber di saat kondisi relatif tenang seperti saat ini, pihak lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan terkesan abai dengan kebijakan zero ponsel Menteri Imipas.
"Tapi kalau sudah ada saja meledak di media sosial atau lewat pemberitaan media massa, barulah sibuk tak menentu untuk membersihkan 'piring kotor' itu. Sudah lagu lama itu di Rutan Tanjung Gusta mainnya kayak gitu, dan pada umumnya lapas dan rutan-rutan kita di Indonesia, ya begitulah fakta lapangannya," imbuh sumber lagi.
Apalagi bagi warga binaan dengan rekam jejak kasus tindak pidana korupsi, lanjut sumber, senantiasa diberikan kemudahan untuk menikmati berbagai fasilitas yang mereka butuhkan.
"Iyalah, kan semua ujung-ujungnya bayar. Napi-napi koruptor itu mereka anggap yang punya duit dan bisa diolah untuk cuan ke kantong-kantong pribadi para pejabat dan petugas lapas maupun rutan. Sudah rahasia umumnya itu dan kondisinya belum banyak berubah di Rutan Tanjung Gusta," pungkas sumber.
Pihak Rutan Tanjung Gusta memilih bungkam atas fakta tersebut. Baik Karutan Andi Surya maupun pejabat bidang hubungan masyarakat (humas), Razman Harun, tetap diam seribu bahasa sejak dilayangkan pesan konfirmasi lewat WhatsApp pada Rabu (8/4) hingga berita ini diterbitkan redaksi. (red)
