 |
| Kadisperindag ESDM Sumut, Dedi J.P. Harahap bersama jajaran memimpin rapat koordinasi dengan Perum Bulog serta puluhan produsen, menyikapi masih langkanya Minyakkita dan bahan pangan lainnya di sejumlah daerah pada Selasa (28/4). Istimewa/Hastara.id |
Melalui rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Perum Bulog, serta puluhan produsen, pemerintah menegaskan perlunya transparansi distribusi dan percepatan pasokan ke pasar.
Rapat digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (28/4), dengan melibatkan sekitar 20 produsen minyak goreng, termasuk unsur BUMN pangan dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengungkapkan hingga saat ini kelangkaan Minyakita masih dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan klaim ketersediaan stok yang disebut aman di tingkat nasional.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada distribusi yang belum merata. Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan data dari produsen, khususnya terkait alokasi distribusi yang selama ini terbagi antara Bulog dan distributor lini pertama (D1).
"Semua pihak harus terlibat, mulai dari Bulog, ID Food, hingga produsen. Angka alokasi 35 persen untuk Bulog harus jelas berapa kuantumnya dari masing-masing pabrik," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini produsen masih menguasai sekitar 65 persen distribusi ke jaringan D1 mereka. Porsi tersebut dinilai krusial untuk segera didorong masuk ke pasar guna menekan kelangkaan.
 |
| Kadisperindag ESDM Sumut, Dedi J.P. Harahap didampingi Kepala Perum Bulog Sumut dan Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan, Friendy Negarawan menjawab wartawan usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/4). Hasby/Hastara.id |
Terungkap bahwa stok yang dimiliki Bulog untuk wilayah Sumatera Utara saat ini masih terbatas, yakni sekitar 400.000 liter. Jumlah ini dianggap belum cukup untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di provinsi tersebut.
"Perlu ada tambahan pasokan dari alokasi 65 persen tadi agar distribusi bisa lebih optimal," tegasnya.
Budi juga menyoroti kebijakan Kementerian Perdagangan yang mengharuskan distribusi Minyakita menjangkau daerah-daerah non-produsen seperti Aceh dan wilayah lain. Hal ini dinilai berdampak pada berkurangnya pasokan di Sumut. Padahal, Sumatera Utara merupakan salah satu sentra produksi minyak sawit nasional. Ia menilai logis jika kebutuhan daerah penghasil harus diprioritaskan sebelum didistribusikan ke wilayah lain.
"CPO diambil dari sini, pabriknya di sini, jadi harusnya Sumut dulu yang diutamakan," tegasnya.
Selain kelangkaan, persoalan harga juga menjadi perhatian. Di beberapa daerah seperti Samosir dan sejumlah kabupaten lainnya, harga Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bulog, kata dia, membeli dari produsen dengan harga Rp13.500 per liter dan menjual ke pengecer maksimal Rp14.500. Margin yang hanya Rp1.000 tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau daerah terpencil.
Distribusi ke wilayah seperti Samosir membutuhkan biaya logistik lebih besar karena bukan daerah produsen dan memiliki akses yang relatif jauh. Hal ini turut memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Terdapat empat kabupaten/kota di Sumut yang menjadi fokus intervensi pemerintah karena harga Minyakita masih tinggi. Upaya penambahan pasokan terus dilakukan untuk menstabilkan harga.
Perketat Pengawasan
Kepala Disperindag dan ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan distribusi bersama Bulog.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memonitor pergerakan distribusi minyak goreng di lapangan, sekaligus menekan produsen agar menyalurkan Minyakita sesuai ketentuan, termasuk ke Bulog.
"Kolaborasi dengan Bulog menjadi kunci agar distribusi bisa menjangkau seluruh wilayah Sumatera Utara," katanya.
Dedi juga menekankan bahwa produsen memiliki tanggungjawab untuk memastikan pasokan tidak tersendat. Pemerintah akan terus mencari solusi agar distribusi berjalan lancar dan merata. (has)
