 |
| Direktur Utama PT. PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Istimewa/Hastara.id |
Menurut Yudhistira, kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitas industri. Namun, dalam kurun lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit dinilai jauh dari target yang telah direncanakan.
"Listrik adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi juga pendidikan, layanan publik, usaha kecil, hingga sektor industri.
Sayangnya, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kelistrikan nasional," ujar pria yang akrab disapa Yudhis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Ia mengklaim sistem kelistrikan Jawa-Bali saat ini mengalami tekanan pasokan yang cukup berat. Kondisi tersebut, menurutnya, dipicu minimnya pembangkit baru yang berhasil beroperasi serta menurunnya kinerja sejumlah pembangkit eksisting akibat persoalan pemeliharaan.
"Ini bukan peristiwa yang datang tiba-tiba. Ada masalah mendasar yang sudah berlangsung bertahun-tahun, mulai dari keterlambatan pembangunan pembangkit hingga gangguan pada fasilitas yang sudah ada," katanya.
Soroti Kepemimpinan Darmawan Prasodjo
Dalam keterangannya, Yudhis secara khusus menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Ia menilai selama masa kepemimpinan Darmawan sejak 2021, realisasi pembangunan pembangkit listrik tidak mampu mengejar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Berdasarkan data yang diklaim Re-LUN dari dokumen RUPTL 2021–2030 dan laporan kinerja PLN untuk sistem Jawa-Bali, target penambahan kapasitas pembangkit sepanjang 2021–2025 mencapai 17.210 megawatt (MW). Namun, realisasi yang berhasil beroperasi disebut hanya sekitar 2.925 MW atau sekitar 17 persen dari target.
"Artinya ada selisih yang sangat besar antara rencana dan realisasi. Akibatnya cadangan daya semakin menipis dan sistem menjadi rentan terhadap gangguan," tegasnya.
Tak hanya pembangunan pembangkit konvensional, Yudhistira juga menyoroti realisasi proyek energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai belum memenuhi ekspektasi.
Ia menyebut target pengoperasian pembangkit EBT dalam sistem Jawa-Bali pada periode 2021–2025 mencapai 7.800 MW. Namun hingga kini, menurutnya, kapasitas yang berhasil tersambung ke jaringan baru sekitar 810 MW atau kurang dari 11 persen target.
"Narasi transisi energi dan energi hijau sangat gencar disampaikan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana realisasinya di lapangan. Data menunjukkan capaian masih sangat jauh dari target," ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Yudhis meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam sektor kelistrikan nasional.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh layanan listrik yang andal dan berkelanjutan karena listrik merupakan kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas kehidupan.
"Ketika listrik sering terganggu, masyarakat yang pertama kali merasakan dampaknya. Rumah tangga, pelajar, pelaku usaha, hingga industri menjadi korban. Karena itu perlu ada evaluasi serius agar persoalan serupa tidak terus berulang," pungkasnya.
Redaksi masih terus berupaya memperoleh tanggapan resmi dari PT PLN (Persero) maupun Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait berbagai tudingan yang disampaikan Koordinator Nasional Re-LUN tersebut. (red)
