 |
| Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon bersama jajaran saat menggelar Halal Bihalal bersama insan pers. Istimewa/Hastara.id |
Ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung program nasional yang pro-rakyat, termasuk MBG. Namun, dukungan tersebut tidak bersifat tanpa syarat.
“Program MBG kami dukung penuh karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Tapi kami menolak jika dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran atau disalahgunakan,” ujar Rapidin saat acara Halal Bihalal PDI Perjuangan Sumut bersama insan pers di Medan, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh kader, baik di legislatif maupun eksekutif, untuk tidak terlibat dalam praktik bisnis yang berkaitan dengan program tersebut.
“Instruksi ibu ketua umum jelas, kader PDI-P tidak boleh ikut bermain atau mengambil keuntungan dari program MBG. Kalau ada yang melanggar, akan ditindak tegas bahkan dipecat,” ujar Anggota Komisi XIII DPR tersebut.
Lebih lanjut, Rapidin mengkritisi skema pendanaan program MBG yang disebut berasal dari efisiensi anggaran. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil anggaran dari sektor pendidikan untuk membiayai program tersebut.
“Kalau benar diambil dari anggaran pendidikan, itu keliru. Program nasional harus punya pos anggaran yang jelas dan tidak mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan,” katanya.
Rapidin juga menyoroti potensi pemborosan dalam kebijakan pendukung program, termasuk pengadaan kendaraan listrik yang dikaitkan dengan MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dievaluasi agar tidak membebani keuangan negara.
Dikelilingi Penjilat
Dalam konteks politik nasional, Rapidin menegaskan bahwa PDI-P akan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Dukungan terhadap program tidak menghilangkan sikap kritis partai terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat.
Rapidin bahkan dengan tegas menyebut kalau program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya bagus, namun sayang pelaksanaan di lapangan yang kacau balau.
"Program Pak Prabowo bagus tapi sayang harus kita akui bahwa sekelilingnya ini banyak sekali penjilat. Pada prinsipnya program pemerintah yang baik tentu kami dukung. Tapi jika ada yang tidak tepat, kami akan koreksi. Itu komitmen PDI-P dalam mengawal kebijakan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat,” pungkas mantan Bupati Samosir tersebut.
Dalam Halal Bihalal itu Rapidin Simbolon turut didampingi para pengurus teras seperti Paul Baja M. Siahaan (Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM), Wong Chun Sen (Wakil Ketua Bidang Perekonomian), serta Sutrisno Pangaribuan (Wakil Ketua Bidang Politik). (has)
