Musancab tersebut digelar untuk memilih sekaligus melantik pengurus anak cabang PDI Perjuangan di 15 kecamatan se-Kabupaten Taput sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.
Dalam arahannya, Rapidin menekankan bahwa konsistensi politik merupakan modal utama perjuangan partai. Ia menyinggung posisi PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Menurutnya, keputusan yang diambil Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bukanlah pilihan yang mudah, namun diperlukan agar tetap ada kekuatan politik yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Mengapa Ibu Megawati memilih menjadi penyeimbang? Karena harus ada yang mengawal perjalanan bangsa dan negara ini," kata Rapidin.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu juga menegaskan bahwa seluruh legislator PDI Perjuangan memiliki tanggungjawab untuk menjadi alat pengawasan yang berpihak kepada rakyat. Ia menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah hingga menurunnya daya beli masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam konteks tersebut, Rapidin mendorong masyarakat khususnya di wilayah pedesaan, untuk memperkuat sektor pertanian sebagai benteng menghadapi tekanan ekonomi.
Ia juga meminta Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tapanuli Utara tetap kritis dan konsisten menyuarakan kebutuhan prioritas masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan daerah.
"Jalan rakyat adalah jalan yang paling benar. Kita harus tetap setia menempuh jalan rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat," tegas mantan Bupati Samosir tersebut.
Rapidin memastikan dirinya siap menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Sumut untuk diperjuangkan melalui jalur parlemen, selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Selain memperkuat semangat perjuangan, Rapidin juga mengingatkan bahwa Musancab merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar.
Ia mengungkapkan, setelah pembentukan pengurus anak cabang dan ranting selesai, DPD PDI Perjuangan Sumut akan melakukan konsolidasi lanjutan guna mempersiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.
"Setelah Musancab dan pembentukan pengurus ranting selesai, kami akan turun melakukan konsolidasi dan penggemblengan kader untuk memenangkan Pemilu 2029," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Rapidin meminta seluruh kader yang baru dilantik menunjukkan loyalitas dan militansi dalam berpartai tanpa semata-mata mempertimbangkan keuntungan pribadi.
"Jangan hanya melihat untung dan rugi. Yang terpenting adalah bagaimana kita berjuang untuk rakyat dan melahirkan kader-kader tangguh serta profesional," katanya.
Awal Perjuangan
Ketua DPC PDI Perjuangan Taput, Jimmy Limhot Tambunan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan pengurus yang telah menyukseskan pelaksanaan Musancab.
Menurutnya, pelantikan pengurus baru bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggungjawab besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Pelantikan ini adalah awal perjuangan. Kita harus siap menjadi corong perjuangan rakyat dan terus bersama rakyat dalam setiap proses pembangunan," ujar Jimmy.
Mewakili Pemkab Taput, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik.
Menurutnya, hubungan antara pihak yang menjalankan pemerintahan dan pihak yang melakukan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembangunan daerah.
"Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah dan PDI Perjuangan dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan Tapanuli Utara yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan," katanya.
Musancab turut dihadiri Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Sorta Siahaan, dan Wong Chun Sen, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Taput, pengurus partai dari 15 kecamatan, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait. (os)
