 |
| Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat didampingi OPD terkait diabadikan bersama usai beraudiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara, Senin (11/5/2026). Diskominfo Taput/Hastara.id |
TAPUT, HASTARA.ID — Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyambut baik aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara terkait persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani di sejumlah wilayah.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (11/5/2026), itu diwarnai diskusi terbuka mengenai distribusi pupuk yang dinilai masih bermasalah dan berdampak terhadap sektor pertanian masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Taput menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah intervensi guna mengatasi hambatan distribusi pupuk subsidi.
“Saya sudah beberapa kali mengumpulkan distributor, meninjau langsung gudang, hingga menurunkan alat untuk membantu distribusi pupuk,” ujarnya.
Pemkab Taput juga telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia terkait tersendatnya produksi dan penyaluran pupuk dari PT Pupuk Iskandar Muda, Aceh, yang disebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan.
“Kami terus menekankan agar ada solusi konkret dari PT Pupuk Indonesia atas kendala produksi dan distribusi tersebut. Persoalan ini memang tidak sepenuhnya bisa diintervensi pemerintah daerah, tetapi kami tetap berupaya maksimal,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Jonius menyatakan kesiapan membentuk satuan tugas (satgas) bersama yang melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, media massa, hingga unsur mahasiswa guna memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran.
“Kita siap membentuk satgas bersama agar pengawasan distribusi pupuk lebih maksimal dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Bupati pun mengaku telah memberi peringatan keras kepada kios pupuk yang terbukti bermasalah. Ia menegaskan izin usaha kios dapat dicabut apabila pelanggaran kembali ditemukan.
“Kita sudah menegur keras kios-kios yang bermasalah. Jika masih mengulangi, izinnya akan dicabut,” ujarnya.
Selain pengawasan distribusi, Pemkab Taput melakukan penyempurnaan skema Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui kebijakan “Harga Kewajaran” di sejumlah kecamatan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan memberikan subsidi ongkos distribusi dari tingkat kecamatan hingga desa agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani.
Bupati pun mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang turut mengawal persoalan pupuk subsidi di Tapanuli Utara.
“Terima kasih atas masukan dari adik-adik mahasiswa. Mari bersama-sama mengawasi penyaluran pupuk subsidi ini demi kepentingan petani,” pungkasnya. (os)
