 |
| Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan diabadikan bersama para mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan usai beraudiensi di Ruang Banggar DPRD Medan, Senin (22/6/2026). Istimewa/Hastara.id |
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III DPRD Medan itu, mahasiswa menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa seperti GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI. Turut mendampingi Ketua DPRD Medan, Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Zainuddin Lubis.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menegaskan DPRD Kota Medan selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun gagasan demi kemajuan daerah dan bangsa,” ujar Wong.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan representasi lembaga legislatif.
Perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, mengapresiasi keterbukaan DPRD Medan yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai kebijakan publik.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amin menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar efektif dalam menekan angka stunting dan menjawab persoalan gizi masyarakat.
Menurutnya, pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dinilai menjadi fase paling krusial dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah menyebut MBG sebagai salah satu instrumen untuk mencegah stunting. Namun, jika sasaran program diberikan hingga tingkat SMA, perlu ada evaluasi mendalam mengenai efektivitas dan ketepatan targetnya terhadap tujuan utama yang ingin dicapai,” kata Amin.
Selain aspek sasaran program, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi pendataan penerima manfaat. Mereka menilai besarnya anggaran yang digelontorkan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
“Program yang baik harus didukung data yang akurat. Jangan sampai anggaran besar yang dialokasikan tidak menghasilkan dampak optimal karena penerima manfaat tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya MBG, Cipayung Plus juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif agar program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.
Mahasiswa turut menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu efek domino terhadap kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat karena berpengaruh pada biaya distribusi dan transportasi. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak sosial serta ekonomi yang dapat ditimbulkan,” tegas Amin.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu kebangsaan dan kebijakan publik.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diteruskan sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki DPRD Kota Medan.
“Kami mengapresiasi sikap kritis mahasiswa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyuarakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (has)
