Deretan bendera merah berkibar di bawah terik matahari saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan memadati halaman depan Kantor DPRD Kota Medan, Rabu (17/6). (Istimewa/ HASTARA)
MEDAN, HASTARA.ID — Deretan bendera merah berkibar di bawah terik matahari saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan memadati halaman depan Kantor DPRD Kota Medan, Rabu (17/6).
Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan “Indonesia Krisis Kebijakan”, massa menyuarakan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Aksi tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan sepuluh tuntutan yang mereka anggap sebagai cerminan persoalan mendasar yang sedang dihadapi bangsa.
Dari atas mobil komando, para orator bergantian menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai terus melemah. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dan ikut menyuarakan ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi yang dianggap semakin membebani kehidupan rakyat.
Menurut mereka, melemahnya daya beli masyarakat menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, GMNI Kota Medan juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Program Strategis Nasional (PSN).
Program-program tersebut dinilai menguras anggaran negara tanpa memberikan dampak yang sebanding bagi kesejahteraan masyarakat luas. Mahasiswa menilai penggunaan keuangan negara harus lebih diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Persoalan hukum turut menjadi sorotan utama. Massa aksi menuntut penegakan supremasi hukum yang berpihak pada keadilan rakyat dan bukan hanya berlaku bagi kelompok tertentu.
Bagi mereka, hukum harus hadir sebagai alat keadilan yang melindungi masyarakat kecil dan tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Kritik juga diarahkan kepada sejumlah program sosial dan pendidikan pemerintah. GMNI meminta evaluasi terhadap program-program yang mereka sebut sebagai program mercusuar pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat.
Mahasiswa menilai program-program tersebut perlu diaudit secara menyeluruh agar tidak hanya menguntungkan kelompok oligarki atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Di sektor pendidikan, mereka menuntut evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Menurut massa aksi, besarnya alokasi dana tersebut harus benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, dalam bidang keamanan dan demokrasi, GMNI mendesak DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang TNI dan Polri. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil serta mengembalikan fungsi tentara pada tugas pertahanan negara.
Persoalan energi juga menjadi perhatian serius. Massa aksi menuntut evaluasi terhadap PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang belakangan kerap dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus mengevaluasi kebijakan impor yang dinilai dapat melemahkan posisi produsen lokal.
Di tengah berlangsungnya aksi, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, menemui perwakilan mahasiswa untuk melakukan audiensi. Namun pertemuan tersebut justru berakhir dengan kekecewaan.
Mahasiswa menilai pihak DPRD tidak memberikan jawaban tegas maupun kepastian politik terhadap berbagai tuntutan yang mereka sampaikan.
“Kami hadir di rumah rakyat untuk menagih komitmen konkret. Sangat disayangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, justru melempem dan gagal menunjukkan sikap tegas. Ini menjadi bukti empiris bahwa wakil rakyat hari ini gagap dalam menghadapi krisis kebijakan yang melanda negara saat ini,” tegas Ketua DPC GMNI Kota Medan, Ramot Simarmata.
Kekecewaan tersebut kemudian berujung pada pernyataan mosi tidak percaya terhadap hasil audiensi. Sebagai penutup, GMNI Kota Medan kembali menegaskan penolakan terhadap praktik politik oligarki dan berbagai bentuk pemenuhan kepentingan para kroni di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Bagi para mahasiswa, aksi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka memastikan akan melakukan konsolidasi lanjutan dan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan yang mereka suarakan tidak mendapatkan respons nyata dari para pemangku kebijakan.
Di depan gedung dewan yang perlahan kembali lengang, satu pesan terus bergema dari para demonstran: kebijakan negara harus kembali berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite yang menikmati kekuasaan. (Tra)
