 |
| Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/6/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Wali Kota Medan, Rico Waas menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota Medan berada dalam keadaan sehat tanpa dibebani utang jangka panjang. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemko Medan tetap memprioritaskan penanganan banjir, penguatan pelayanan publik, serta percepatan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas saat menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/6/2026).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen itu, Rico menyebutkan berbagai indikator pembangunan sosial dan ekonomi tetap tercapai meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dan melakukan penyesuaian anggaran.
"Kami menyadari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi semua pihak. Namun indikator utama pembangunan, khususnya sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.
Didampingi Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Rico menjelaskan salah satu poin penting yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD adalah kondisi keuangan daerah.
Menjawab Fraksi Gerindra, Rico memastikan Pemko Medan tidak memiliki kewajiban utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 miliar.
Menurutnya, besaran SiLPA tersebut masih dalam kategori wajar karena mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Selain itu, dana tersebut juga dipersiapkan untuk menjaga likuiditas kas daerah pada awal tahun anggaran 2026 ketika penerimaan PAD masih terbatas.
Di sektor infrastruktur, Rico menjawab sorotan Fraksi PKS dan Gerindra terkait menurunnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Ia menjelaskan bahwa di 2025 merupakan masa penyesuaian dan efisiensi anggaran, namun kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Salah satu fokus utama Pemko Medan adalah penanganan banjir. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp255 miliar yang tersebar dalam tiga program strategis.
"Hingga 2025, sebanyak 1.350 titik banjir telah berhasil ditangani secara permanen dari total 2.575 titik yang tercantum dalam masterplan drainase Kota Medan. Sisanya sebanyak 1.225 titik akan diselesaikan secara bertahap," tegas Rico.
Ia juga menjelaskan bahwa normalisasi sungai masih menghadapi kendala kewenangan karena menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga Pemko Medan hanya dapat melakukan koordinasi dan dukungan pembebasan lahan. Di bidang pendapatan daerah, Rico mengungkapkan realisasi PAD 2025 mencapai Rp3 triliun atau berkontribusi 48,92 persen terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp6,3 triliun.
Upaya meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital dalam sistem perpajakan dan retribusi.
"Sistem tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah dilakukan secara digital, serta pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak terus dipersiapkan," terangnya.
Rico juga menyinggung langkah efisiensi yang dilakukan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di 2025. Kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan program serupa telah terakomodasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat.
"Kebijakan ini diambil agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran sehingga dana daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak," katanya.
Di akhir penyampaiannya, Rico memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal. Program Universal Health Coverage (UHC) terus dipertahankan, bahkan warga Medan kini dapat memanfaatkan e-KTP untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, Pemko Medan juga menargetkan penyelesaian 13 titik kawasan bebas kabel udara melalui program kabel tanam pada 2026 yang akan terintegrasi dengan pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. (has)
