 |
| Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terus menekan perekonomian nasional memicu kritik keras dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumatera Utara.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai pemerintah gagal menjaga stabilitas ekonomi dan mendesak Menteri Keuangan serta Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) mundur dari jabatannya.
Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, mengatakan gejolak kurs yang berkepanjangan tidak lagi sekadar persoalan pasar keuangan, melainkan telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar Rupiah telah meningkatkan biaya produksi, harga bahan baku, serta memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang membebani rakyat.
“Ketika Rupiah terus melemah, biaya logistik dan bahan baku ikut naik. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Kami melihat kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi sektor riil,” kata Sintong dalam keterangannya di Medan, Sabtu (12/6).
PMKRI Sumut menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Organisasi ini bahkan menyoroti pengelolaan fiskal dan strategi pengendalian nilai tukar yang dianggap belum efektif menghadapi tekanan global maupun domestik.
Dalam pernyataannya, PMKRI Sumut menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil tanggungjawab politik atas kondisi fiskal nasional yang dinilai semakin rentan di tengah tekanan ekonomi global. Kedua, mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia mundur karena dianggap gagal menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah secara berkelanjutan.
“Ini bukan soal pribadi atau sentimen terhadap individu tertentu. Ini soal kepemimpinan dan kemampuan mengelola ekonomi negara. Indonesia membutuhkan figur-figur baru yang memiliki keberanian melakukan terobosan dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Sintong.
Ia menilai alasan pemerintah yang kerap mengaitkan pelemahan Rupiah dengan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik global tidak dapat dijadikan pembenaran terus-menerus.
Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter harus mampu menghadirkan solusi konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, bukan hanya mengandalkan narasi bahwa tekanan berasal dari luar negeri.
Sebagai bentuk tekanan politik, PMKRI Sumut juga menginstruksikan seluruh cabangnya di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara untuk menggelar aksi serentak menuntut pergantian kepemimpinan di sektor fiskal dan moneter.
“PMKRI Sumut mengimbau seluruh cabang di Sumatera Utara melakukan aksi serentak mendesak Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia mundur. Bangsa ini membutuhkan harapan baru dan kepemimpinan ekonomi yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan yang ada,” ujar Sintong.
PMKRI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kondisi ekonomi nasional dan membuka ruang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil apabila pemerintah dinilai tidak mampu menghadirkan perbaikan signifikan dalam waktu dekat. (red)
