 |
| Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan hasil Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Kamis (2/7/2026). Istimewa/Hastara.id |
Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan kebijakan yang dinilai mendesak, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, pembiayaan gaji PPPK, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan sampah berbasis energi.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seluruh rekomendasi itu merupakan aspirasi pemerintah kota se-Indonesia yang bertujuan mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan kondisi riil serta tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar implementasi program berjalan lebih efektif," ujar Eri dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi utama menyangkut reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pemerintah kota membutuhkan kepastian dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan ruang fiskal agar pembangunan daerah tidak terhambat keterbatasan anggaran.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Eri menilai apabila seluruh beban gaji PPPK ditanggung APBD, maka belanja pegawai di banyak daerah berpotensi melampaui batas ideal 30 persen sehingga mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji PPPK dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan," tegasnya.
Selain persoalan fiskal, APEKSI juga meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antardaerah. Infrastruktur dasar di wilayah yang masih tertinggal dinilai perlu menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, APEKSI mengusulkan percepatan transformasi digital melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi dapat berjalan lebih cepat tanpa memunculkan persoalan hukum maupun konflik pemanfaatan ruang.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian. Menurut Eri, persoalan sampah telah menjadi tantangan hampir seluruh kota di Indonesia. Karena itu, APEKSI mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Libatkan UMKM Lokal
Di sektor ekonomi, APEKSI mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak melibatkan UMKM lokal, koperasi, dan kantin sekolah. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.
Rekomendasi lainnya meliputi penyesuaian kebijakan tata ruang yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan, penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan pendampingan hukum bagi pemerintah kota, serta pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC) sebagai wadah menghadirkan gagasan pembangunan kota yang inovatif.
Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI, mulai dari insan pers, panitia, jajaran Pemko Medan, aparat keamanan, relawan, hingga para pekerja di sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan.
Rico berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan Rakernas tidak berhenti sebagai dokumen semata, melainkan menjadi pijakan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat peran kota sebagai motor pembangunan nasional.
"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," pungkasnya. (has/rel)
