 |
| Suasana di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 tampak lengang meski penyelenggaraan telah memasuki hari ke-20. Anggota Komisi B DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti menilai tingginya harga tiket masuk (HTM) menjadi penyebab utama minimnya pengunjung. Hasby/Hastara.id |
Politisi PAN itu juga mempertanyakan sikap panitia PRSU yang hingga kini belum mempublikasikan data resmi jumlah pengunjung harian. Menurutnya, ketidakterbukaan tersebut justru memunculkan dugaan bahwa jumlah pengunjung jauh di bawah target.
"Hingga hari ini panitia belum juga menyampaikan data jumlah pengunjung setiap hari. Kalau memang ramai, kenapa datanya tidak dibuka? Justru ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengunjung memang minim," ujar Rudi, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan suasana PRSU masih lengang meski telah memasuki pekan terakhir penyelenggaraan. Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan berbagai publikasi resmi yang menggambarkan pelaksanaan PRSU berlangsung sukses dan dipadati pengunjung.
"Rilis dan postingan mereka semuanya bagus. Katanya UMKM meningkat, pengunjung ramai, kegiatan sukses. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kondisi PRSU yang masih sepi," tegasnya.
Rudi menilai panitia seharusnya bersikap terbuka kepada publik mengenai capaian penyelenggaraan PRSU. Sebagai agenda tahunan kebanggaan Sumatera Utara, masyarakat berhak mengetahui data pengunjung secara transparan.
Ia juga kembali mendesak panitia segera mengevaluasi kebijakan harga tiket masuk yang dinilai menjadi penyebab utama rendahnya minat masyarakat berkunjung.
"Akui saja kesalahannya. Turunkan harga tiket. Jangan terus mempertahankan kebijakan yang membuat masyarakat enggan datang. HTM yang terlalu mahal menjadi beban bagi masyarakat," katanya.
Menurut Rudi, dampak paling besar dari kondisi tersebut dirasakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membuka stan di arena PRSU.
"Kasihan UMKM. Mereka sudah berinvestasi membuka stan, tetapi pembeli sedikit karena masyarakat berpikir dua kali masuk akibat harga tiket yang mahal. Bagaimana UMKM mau berkembang kalau akses masyarakat justru dibatasi?" ujarnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan penetapan harga seharusnya didasarkan pada kajian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Harus dihitung kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan menetapkan harga tiket tanpa mempertimbangkan daya beli warga yang saat ini masih lemah," katanya.
Selain itu, Rudi menilai panitia terkesan mengabaikan berbagai masukan yang telah disampaikan sejak awal pelaksanaan PRSU.
"Mereka seperti tidak mau menerima kritik. Padahal banyak yang meminta harga tiket diturunkan agar masyarakat kembali datang. Jangan egois dengan kebijakan sendiri tanpa mempertimbangkan aspirasi publik," ucapnya.
Rudi pun mendesak Gubernur Bobby Nasution melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU, termasuk mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris yang dinilai belum mampu menghadirkan inovasi untuk menghidupkan kembali pesta rakyat terbesar di Sumatera Utara tersebut.
"Evaluasi harus dilakukan secara total. Kalau tidak mampu menghadirkan terobosan dan membuat PRSU kembali diminati masyarakat, tentu harus ada pembenahan. PRSU harus menjadi kebanggaan Sumut, bukan justru sepi pengunjung," tegasnya. (has)
