 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran diabadikan usai menyerahkan SK Plt Bupati Langkat kepada Tiorita Br Surbakti di ruang kerjanya pada Senin (6/7/2026). Istimewa/Hastara.id |
Bobby mengungkapkan, sebelum penangkapan itu terjadi, ia telah berkali-kali memberikan teguran kepada Ondim, baik secara halus, satir, maupun secara langsung. Pernyataan tersebut disampaikan Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (6/7/2026), menanggapi OTT KPK terhadap Ondim.
"Ini sangat disayangkan. Kembali lagi Langkat harus menghadapi penangkapan bupati oleh KPK. Yang paling dirugikan tentu masyarakat," kata Bobby.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan hak masyarakat memperoleh pembangunan dan pelayanan publik.
"Yang menjadi korban utama adalah masyarakat. Uang yang seharusnya dipakai membangun daerah, untuk pendidikan anak-anak, justru diduga disalahgunakan. Harapan kita tentu hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya.
Bobby kemudian mengungkap fakta bahwa Pemerintah Provinsi Sumut sebenarnya telah beberapa kali mengingatkan Syah Afandin terkait penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut proyek-proyek yang dinilai rawan penyimpangan.
"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada hal-hal yang kami anggap janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik melalui teguran halus, secara satir, maupun secara langsung. Itu sudah kami lakukan beberapa kali," ungkapnya.
Apakah teguran tersebut memang pernah diberikan kepada Ondim? "Iya, tadi sudah saya sampaikan," ucap Bobby singkat.
Mantan Wali Kota Medan itu menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem birokrasi yang baik. Integritas individu yang menjalankan sistem tersebut tetap menjadi faktor penentu.
"Kalau sistemnya sudah baik, tetap kembali kepada orang yang menjalankannya. Secanggih apa pun sistem, kalau personelnya punya niat yang tidak baik, pasti akan mencari celah untuk menembusnya," tegas Bobby.
Sebagai langkah menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Langkat, Bobby pada hari yang sama menyerahkan Surat Keputusan penunjukan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Penunjukan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Sumut berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meminta agar segera ditunjuk pejabat pelaksana tugas guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
"Kami sudah menyerahkan surat keputusan kepada ibu wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati agar seluruh tugas pemerintahan tetap berjalan," ujar Bobby.
Kepada Tiorita Surbakti, Bobby juga memberikan pesan khusus agar membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, serta memastikan aparatur sipil negara bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan pimpinan.
"Saya minta ASN bekerja untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, sedangkan kepada pimpinan mereka melapor. Jangan sampai ASN dipaksa memilih antara melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Sistem seperti itu yang harus dibangun di Langkat," katanya.
Sementara itu, Tiorita Br Surbakti menyatakan siap mengemban amanah sebagai Plt Bupati Langkat dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen memulihkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Langkat pasca-OTT KPK.
"Kami akan bekerja sebaik-baiknya dan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Langkat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjauhi praktik korupsi dan bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih demi kemajuan Kabupaten Langkat. (has)
