 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi Kepala BMBKCK Sumut, Chandra Dalimunthe meresmikan Jembatan Aek Sipange di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, baru-baru ini. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Hingga 10 Juli 2026, sebanyak 41 paket pekerjaan fisik yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) telah memasuki tahap pelaksanaan di berbagai kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan untuk memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai target dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, terutama pada ruas-ruas jalan prioritas di berbagai kabupaten dan kota," ujar Chandra, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan rekapitulasi kegiatan fisik BMBKCK Sumut, dari 41 paket yang telah berjalan, 7 kegiatan merupakan Proyek Strategis Daerah (PSD), sedangkan sisanya berasal dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Pekerjaan yang dikerjakan meliputi peningkatan struktur jalan provinsi, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan turap, talud dan bronjong, pembukaan serta penimbunan jalan hingga pembangunan jembatan.
Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Padang Lawas Utara, Asahan, Batu Bara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Toba, Medan, dan Deli Serdang.
Selain itu, terdapat 14 paket pekerjaan yang telah memasuki tahap kontrak. Paket tersebut mencakup kegiatan PHTC, PSD, serta proyek tanggap bencana, termasuk pembangunan jembatan baru di ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan, Kabupaten Langkat.
Sementara 13 paket lainnya masih berada dalam proses tender. Di antaranya pembangunan turap, talud dan bronjong pascabencana di ruas Kuala–Simpang Marike, Kabupaten Langkat, serta sejumlah proyek yang dibiayai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pada tahap penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), terdapat lima paket PSD yang berlokasi di Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan. Masih ada pula dua kegiatan yang belum memasuki tahap RUP, yakni optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di kawasan strategis Provinsi Sumut di Kabupaten Deli Serdang, serta peningkatan struktur Jalan Sihaporas–Paringgonan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang didanai melalui DBH Sawit.
Kemudian di sisi lain, Pemprov Sumut telah menyiapkan 21 paket pembangunan pascabencana yang kini masih dalam tahap perencanaan. Program tersebut meliputi perbaikan oprit jembatan, pembangunan turap, talud dan bronjong, serta penggantian jembatan di Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan hingga Mandailing Natal.
Chandra menegaskan pihaknya akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan agar proses pengadaan, tender hingga pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif, tepat waktu, dan akuntabel.
"Kami terus memastikan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses tender hingga kontrak, berjalan efektif dan terukur, termasuk proyek penanganan pascabencana, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," pungkasnya. (has)
