 |
| Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Klaim keberhasilan ekonomi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 tuai kritik pedas. Selain jumlah pengunjung yang tidak mencapai target, klaim perputaran uang sebesar Rp50 miliar selama pelaksanaan ajang tahunan tersebut juga dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, sebelumnya menyampaikan total kunjungan PRSU 2026 mencapai 161.309 orang, atau sekitar 54 persen dari target 300.000 pengunjung.
Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfenda Ananda, menilai capaian tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam aspek perencanaan maupun penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, target pengunjung semestinya disusun berdasarkan kajian dan proyeksi yang realistis, bukan sekadar angka optimistis.
"Ketika target hanya tercapai sekitar separuhnya, tentu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelenggaraan maupun daya tarik acara," ujarnya menjawab wartawan, Selasa (4/8/2026).
Elfenda juga menyoroti perubahan narasi penyelenggara yang menekankan kualitas pelaksanaan dibandingkan jumlah pengunjung. Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat mengesampingkan indikator kuantitatif yang sejak awal menjadi tolok ukur keberhasilan PRSU sebagai ajang promosi daerah.
Ia mengingatkan bahwa PRSU selama ini diposisikan sebagai wadah promosi produk unggulan daerah, penguatan UMKM, serta penggerak ekonomi lokal. Karena itu, tingginya jumlah pengunjung tetap menjadi faktor penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan.
Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya tingkat kunjungan, lanjut Elfenda, adalah harga tiket masuk yang dinilai relatif mahal. Kondisi itu berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk datang, sekaligus berdampak pada peluang UMKM memperoleh transaksi, memperkenalkan produk, hingga memperluas jaringan pasar.
Tak hanya itu, Elfenda turut mempertanyakan klaim adanya perputaran uang sebesar Rp50 miliar selama PRSU 2026. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai metode perhitungan maupun sumber data yang melandasi angka tersebut.
Ia mempertanyakan apakah nilai tersebut berasal dari transaksi riil antara pelaku UMKM dengan pengunjung, kontrak dagang yang tercipta selama pameran, atau justru mencakup penerimaan panitia seperti sewa stan dan biaya partisipasi peserta.
"Jika ingin menyatakan PRSU berhasil menggerakkan ekonomi, maka indikatornya harus jelas, terukur, dan dapat diverifikasi publik," katanya.
Menurut Elfenda, keberhasilan ekonomi sebuah pameran seharusnya diukur melalui indikator konkret, seperti peningkatan omzet UMKM, keuntungan pelaku usaha, lahirnya kontrak bisnis baru, masuknya investasi, hingga dampak ekonomi berkelanjutan setelah kegiatan berakhir.
Ia juga menilai pernyataan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyebut PRSU sebagai instrumen untuk mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah masih sebatas target normatif apabila belum didukung data capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Elfenda mengkritik respons pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat sejak awal penyelenggaraan, terutama terkait tingginya harga tiket masuk dan rendahnya tingkat kunjungan, yang dinilai belum direspons melalui langkah evaluasi yang konkret. (red)
