Tanggul Aek Sigeaon Mendesak Diperbaiki, Pemkab Taput Janji Pedagang Lama Tak Ditinggalkan

 

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat didampingi Wakil Bupati Denni Parlindungan Lumbantoruan menerima audiensi perwakilan pedagang dan mahasiswa terkait rencana penataan dan rekonstruksi kawasan Tanggul Aek Sigeaon, Tarutung, Selasa (1/9/2026). Istimewa/Hastara.id 

TAPUT, HASTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menegaskan penanganan dan rekonstruksi Tanggul Aek Sigeaon di Tarutung tidak bisa lagi ditunda. Selain menyangkut mitigasi bencana, kondisi tanggul dinilai telah berdampak terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Bupati Jonius Taripar Hutabarat didampingi Wakil Bupati Taput Denni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan hal itu saat menerima audiensi perwakilan pedagang dan mahasiswa tentang aspirasi terkait rencana penataan serta rekonstruksi kawasan Tanggul Aek Sigeaon, Selasa (1/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemkab Taput menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa kondisi tanggul membutuhkan langkah konkret dan segera.

Bupati menyebut penanganan tanggul akan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Taput untuk mendorong percepatan proses perbaikan sekaligus memastikan kawasan bantaran Aek Sigeaon dapat ditata secara lebih aman.

Persoalan tanggul pun tidak berdiri sendiri. Pemkab Taput berencana melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk pengembangan pedestrian agar kawasan Aek Sigeaon lebih tertib, aman dan representatif.

Rencana tersebut menjadi perhatian serius bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tanggul. Kekhawatiran muncul karena penataan berpotensi diikuti relokasi pedagang.

Menjawab kekhawatiran itu, Jonius memastikan pemerintah tidak mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat. Pedagang lama yang telah terdata secara resmi disebut akan menjadi prioritas dalam proses relokasi.

“Pedagang lama yang sudah terdata akan menjadi prioritas. Tidak ada tempat untuk pedagang baru, jual beli tempat maupun sistem cabut nomor. Kita ingin kawasan ini lebih aman dan tertata, tetapi para pedagang tetap harus dapat menjalankan usahanya. Pemerintah tidak akan meninggalkan masyarakat,” ucapnya. (os)