 |
| Ilustrasi vaksin antirabies disuntikkan kepada pasien yang mengalami gigitan hewan penular rabies (GHPR). Istimewa/Hastara.id |
Meski demikian, Pemerintah Kota Medan memastikan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies (GHPR) tetap berjalan. Warga juga diminta tidak hanya mengandalkan RSUD Dr. Pirngadi Medan karena saat ini terdapat enam fasilitas kesehatan yang ditetapkan sebagai rabies center.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Dr Pirngadi Kota Medan, dr Mardohar Tambunan, mengatakan stok vaksin di rumah sakit saat ini sudah tersedia. Sebelumnya, pelayanan sempat terdampak perubahan mekanisme pendataan pasien yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Dulu untuk kasus rabies, kita tangani di rumah sakit dan vaksin sudah sesuai kebutuhan. Kenapa sempat terhenti karena ada perubahan sistem pendataan dari pusat. Sekarang selain NIK harus ada nomor telepon, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat,” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, vaksin rabies merupakan bagian dari program nasional. Distribusinya dimulai dari pemerintah pusat, kemudian disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan diteruskan ke kabupaten/kota. Perubahan sistem pendataan tersebut, kata Mardohar, membuat distribusi vaksin ke daerah sempat mengalami keterlambatan.
“Informasinya perubahan sistem ini sedikit lambat, sehingga beberapa bulan terakhir vaksin datangnya agak terlambat dari Dinas Kesehatan Sumut. Saat ini stok sudah ada, sambil melengkapi data yang diminta Kementerian Kesehatan melalui dinas terkait,” katanya.
Mardohar menegaskan RSUD Dr Pirngadi tetap siap menangani pasien yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies. Namun, rumah sakit tidak dapat sepenuhnya mengendalikan ketersediaan vaksin karena pasokan berasal dari instansi pemerintah yang berwenang.
“Kalau tidak ada, bagaimana kami mencarinya, karena itu bukan tugas rumah sakit,” ujarnya.
Soroti Penanganan Anjing Liar
Mardohar juga menilai penanggulangan rabies tidak boleh berhenti pada pemberian vaksin kepada korban gigitan. Pencegahan harus dilakukan dari sumber penularan, terutama terhadap anjing liar maupun hewan yang menunjukkan gejala rabies.
“Anjing yang gila atau terindikasi rabies harus ada penanganan. Di Malaysia misalnya ada tim khusus yang menangani dan menangkap anjing liar yang berbahaya. Kita juga perlu langkah antisipasi agar tidak terus memakan korban,” katanya.
Ia mendorong adanya pengawasan dan penanganan lintas sektor terhadap hewan penular rabies. Tanpa pengendalian terhadap sumber penularan, kasus gigitan berpotensi terus berulang.
“Kalau anjing yang berpotensi rabies tidak ditangani, kasus akan terus terjadi. Harus ada kerja sama lintas sektor untuk melakukan pencegahan,” tegasnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Shereivia Faradillah, menjelaskan pelayanan rabies di Medan tidak terpusat di RSUD Dr. Pirngadi. Terdapat lima puskesmas yang ditetapkan sebagai rabies center, yakni Puskesmas Bestari, Sunggal, Helvetia, Tuntungan, dan Johor.
“Jadi kalau vaksin rabies tidak tersedia di Pirngadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rabies center lainnya. Tidak hanya bergantung pada satu rumah sakit,” ujar Shereivia.
Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami gigitan hewan tidak perlu langsung panik. Penanganan pertama yang harus dilakukan adalah mencuci dan membersihkan luka dengan baik sebelum mendapatkan penilaian medis.
“Kalau digigit hari ini tidak harus langsung disuntik. Penanganan awal dilakukan dengan pembersihan luka, pemberian antiseptik, kemudian dilakukan penilaian apakah gigitan tersebut berisiko atau tidak sesuai SOP Kementerian Kesehatan,” katanya.
Menurut Shereivia, tingkat risiko juga menjadi pertimbangan dalam menentukan pemberian vaksin. Gigitan pada bagian tubuh tertentu, seperti wajah dan ujung jari, memiliki risiko lebih tinggi. Selain lokasi luka, petugas juga akan menilai kondisi hewan yang menggigit. Hewan tersebut, jika memungkinkan, perlu dilakukan observasi.
“Masa inkubasi sampai muncul gejala biasanya kita lihat sekitar 14 hari. Hewannya juga harus diobservasi. Kalau hewan peliharaan mati, barulah dilakukan penyuntikan. Kalau hewannya tidak mati, tidak diberikan suntikan,” ujarnya.
Shereivia mengatakan distribusi vaksin ke kabupaten/kota dilakukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alokasi dan jumlah kasus di masing-masing daerah.
“Kabupaten/kota mendapatkan vaksin dari provinsi sesuai distribusi dan jumlah kasus. Kota Medan termasuk yang kasusnya cukup banyak, sehingga vaksin harus dibagi ke beberapa rabies center,” katanya.
Lima puskesmas tersebut dipilih sebagai rabies center dengan mempertimbangkan sebaran wilayah dan jumlah kasus. Tujuannya agar akses pelayanan tidak menumpuk di satu fasilitas kesehatan. Persoalan lain muncul karena RSUD Dr Pirngadi merupakan rumah sakit yang beroperasi 24 jam dan menerima pasien dari berbagai daerah. Kondisi ini membuat kebutuhan vaksin di rumah sakit tersebut relatif tinggi.
“Pirngadi sering menjadi rujukan karena buka 24 jam dan bisa melayani siapa saja dari daerah mana pun. Sementara vaksin yang diberikan provinsi merupakan alokasi untuk masyarakat Kota Medan,” ucapnya.
Menurut Shereivia, pasien dari luar Kota Medan idealnya mendapatkan pelayanan sesuai alokasi vaksin di daerah asalnya karena setiap kabupaten/kota memiliki distribusi vaksin masing-masing.
Ia juga menegaskan tidak seluruh pasien dapat serta-merta dialihkan ke satu rabies center tertentu. Setiap pusat pelayanan memiliki pembagian wilayah serta mekanisme untuk pasien baru maupun pasien lanjutan.
“Setiap rabies center sudah memiliki peruntukannya. Karena itu masyarakat tidak perlu hanya datang ke Pirngadi, tetapi bisa memanfaatkan rabies center yang lebih dekat dengan wilayah tempat tinggalnya,” pungkasnya. (has)
