 |
| Tokoh Masyarakat Desa Sei Musam, Bob Harianta Peranginangin (kiri) didampingi Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting saat memberikan keterangan pers pada Sabtu (5/9/2026). Istimewa/Hastara.id |
Kerusakan infrastruktur jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta itu, dinilai sudah menghambat aktivitas warga selama ini terutama petani dan bahkan berdampak terhadap sektor pariwisata di Langkat.
"Masyarakat hingga kini masih menunggu realisasi perbaikan jalan dan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama pihak terkait," ujar Bob Harianta Peranginangin, tokoh masyarakat Desa Sei Musam menjawab wartawan, Sabtu (5/9/2026).
Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Desa Sei Musam beberapa waktu lalu, ungkap Bob, masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa perbaikan melalui program perkuatan jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan akan direncanakan pada 2027.
“Waktu pertemuan di Desa Mei Musam, Pak Bobby Nasution menyampaikan akan ada perkuatan untuk jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan pada tahun 2027, karena anggaran 2026 ini sudah habis,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa rencana pembangunan akan diteruskan kepada pihak Pemprov Sumut. Namun, hingga saat ini masyarakat mengaku belum melihat adanya tindak lanjut konkret di lapangan.
“Katanya akan disampaikan ke gubernur di hadapan Ibu Tiorita selaku Wakil Bupati Langkat saat itu. Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya belum ada,” katanya.
Sejumlah nama dusun yang disebut berkaitan dengan rencana penanganan infrastruktur tersebut, yakni Dusun Batu Sembah 2, Dusun Namo Kedai 1, Dusun Ujung Juhar 1, Dusun Kuala Kerapu 1, Dusun Bandar Tengah, hingga kawasan Simpang 2.
Bob menuturkan, kondisi jalan saat ini semakin memprihatinkan. Sejumlah titik mengalami kerusakan parah, bahkan terdapat bagian badan jalan yang runtuh. Ia juga menyebut sebuah mobil sempat terjatuh di kawasan Desa Sei Musam. Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas.
Menurut Bob, pihak terkait sebelumnya juga telah turun meninjau lokasi, termasuk titik jembatan sementara atau jalur alternatif di kawasan Simpang 2 yang mengalami persoalan. Namun, masyarakat mempertanyakan mengapa pembangunan jembatan baru yang sebelumnya dikerjakan hingga kini belum juga selesai. Bob mengatakan, sebenarnya terdapat jembatan lama yang menurut masyarakat masih cukup kuat untuk digunakan. Namun, jembatan tersebut mengalami kerusakan setelah adanya pekerjaan pembangunan jembatan baru.
“Jembatan yang lama itu sebenarnya masih kuat. Tapi waktu pembangunan jembatan baru, jembatan lama itu dirusak oleh pihak provinsi, yakni oleh Dinas PU (sekarang BMBKCK),” ujarnya.
Karena pembangunan jembatan baru belum juga selesai, masyarakat berharap pemerintah dapat mencari solusi sementara. Jika pemerintah provinsi belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan baru, masyarakat siap memperbaiki jembatan lama agar akses warga kembali normal. Sebab kerusakan jalan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Apalagi mayoritas masyarakat di kawasan tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan pengangkut hasil panen kesulitan keluar-masuk. Kerusakan jalur Bulangta juga berpotensi mencoreng wajah pariwisata Kabupaten Langkat. Jalur tersebut merupakan salah satu akses yang menghubungkan kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. Kedua kawasan tersebut dikenal sebagai tujuan wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan, termasuk turis mancanegara. Bob mengatakan, periode kunjungan wisatawan biasanya meningkat pada sekitar Juli hingga November. Karena itu, kondisi jalan yang rusak dinilai sangat memprihatinkan.
“Terus terang kami malu. Wisatawan datang ke sini, tapi melihat kondisi jalan seperti ini. Ini bisa merusak citra pariwisata kita,” katanya didampingi Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting.
Bob berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan jalan Bulangta sebagai masalah infrastruktur biasa. Menurutnya, akses tersebut berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata di kawasan tersebut.
“Tim ukur jembatan sudah berkali-kali datang. Diukur lagi, diukur lagi. Tapi kapan dibangunnya?” kata seraya menyebut masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pengukuran atau rencana. “Yang kami tunggu itu bukan lagi pengukuran. Kami ingin ada pekerjaan nyata. Kalau memang mau dibangun, ya dibangun,” imbuhnya.
Masyarakat kini berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan menangani infrastruktur jalan dan jembatan tersebut. Bob mengatakan masyarakat sudah cukup lama menunggu dan mulai merasa kecewa karena kondisi jalan semakin rusak sementara pembangunan yang dinantikan belum juga terealisasi.
“Kalau bulan ini tidak ada juga tindak lanjut, masyarakat sudah berencana melakukan aksi,” katanya. Aksi tersebut, rencananya akan diarahkan ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas BMBKCK di Binjai sebagai bentuk desakan agar persoalan jalan dan jembatan di kawasan Bulangta segera mendapat perhatian.
“Kami sebenarnya tidak ingin demo. Kami maunya jalan ini diperbaiki. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut, masyarakat sudah sangat kesal. Jangan sampai masyarakat turun ke kantor PU di Binjai,” pungkasnya.
Sudah Berupaya
Kades Sei Musam, Bahagia Ginting, mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan persoalan yang juga menjadi perhatian pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa memahami keresahan warga karena kondisi jalan dan jembatan tersebut memang membutuhkan penanganan.
"Keluhan masyarakat itu sebenarnya juga keluhan kami. Kami dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kami juga terbatas," ujar dia.
Pihaknya telah berusaha menyampaikan kondisi infrastruktur tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu mendorong percepatan pembangunan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan dokumentasi kondisi jalan dan jembatan serta proposal kepada organisasi masyarakat di tingkat Kecamatan Batang Serangan.
Diharapkan pihaknya proposal dapat diteruskan kepada pihak legislatif di tingkat provinsi sehingga persoalan infrastruktur di jalur Bulangta mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan dalam program pembangunan.
Persoalan yang paling dikeluhkan masyarakat bukan hanya kondisi badan jalan yang rusak, tetapi juga keberadaan jembatan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, persoalan tersebut bermula dari rencana pembangunan jembatan baru. Jembatan lama yang sebelumnya masih dapat digunakan kemudian mengalami kerusakan setelah bagian sampingnya dibongkar atau dirusak dalam proses persiapan pembangunan jembatan baru. Namun, pembangunan jembatan baru yang diharapkan masyarakat tidak kunjung terwujud. Akibatnya, kondisi yang terjadi justru membuat akses masyarakat semakin sulit.
Masyarakat mengaku tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan jembatan yang layak dan dapat digunakan dengan aman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
"Kami ini sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa. Kami cuma mau jembatan kami bagus, bisa dilewati dan masyarakat tidak susah," ucap Bahagia. (has)
