 |
| Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Alwi Hasbi Silalahi. Istimewa/hastara.id |
LABURA, HASTARA.ID — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat bicara soal riuhnya opini publik yang berkembang terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Alwi Hasbi Silalahi, menyayangkan sikap sejumlah kelompok mahasiswa yang dinilainya justru terkesan menutup-nutupi kebenaran di balik isu tersebut.
Menurut Hasbi, penggalangan opini yang dilakukan belakangan ini sebaiknya tidak dijadikan ajang untuk membela pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
"Jangan terlalu lebay (berlebihan, Red). Kalau memang ada dugaan korupsi, biarkan APH yang bekerja. Kita sebagai mahasiswa seharusnya menjaga independensi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat," katanya menjawab wartawan, Kamis (24/4/2025).
Hasbi juga mengingatkan bahwa adanya penggalangan opini secara berlebihan justru bisa menimbulkan kesan bahwa memang ada sesuatu yang ditutupi. Ia menekankan pentingnya netralitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam menyikapi isu-isu sensitif seperti ini.
"Kalau kita ikut-ikutan membela, justru itu bisa menimbulkan kecurigaan. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan opini yang bisa menyesatkan publik," ujarnya.
Karenanya ia menyerukan agar mahasiswa tetap kritis namun proporsional. Ia mengajak semua pihak untuk mengawal proses hukum secara bersama-sama tanpa harus terpancing membela oknum-oknum tertentu.
"Kami berharap, mahasiswa tidak terprovokasi oleh narasi yang belum tentu kebenarannya. Bila memang ada korupsi, mari kita dorong APH untuk mengungkap secara tuntas. Tapi jangan juga kita jadi alat untuk melindungi kepentingan tertentu," ujarnya.
Sejumlah elemen masyarakat di Labura diketahui belakangan ini menggelar aksi unjukrasa menuntut pengusutan tuntas atas dugaan korupsi yang disebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh oknum di Pemkab Labura. Desakan publik pun menguat agar APH bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.
"Kami mendukung penuh langkah APH untuk mengusut dugaan korupsi, tidak hanya di Labura tapi juga di seluruh wilayah Sumatera Utara," pungkas Hasbi. (rel/has)
