 |
| Gubsu Bobby Nasution dalam momen kebersamaan jurnalis di Sumut belum lama ini. KPK diminta tidak berhenti pada Topan Ginting semata, melainkan membongkar habis semua jaringan Bobby Nasution dalam kasus dimaksud. Istimewa/Hastara.id |
Bahkan, lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan memeriksa orang-orang yang berada di lingkaran dekat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, apabila ditemukan indikasi aliran dana mencurigakan.
"Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya aliran uang kepada pihak lain atau keterlibatan pihak-pihak tertentu, maka tidak menutup kemungkinan siapa pun bisa kami panggil, termasuk gubernur," tegas Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (28/6/2025).
Topan Ginting diketahui merupakan sosok yang dekat dengan Bobby Nasution. Ia sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan ketika Bobby masih menjabat wali kota, sebelum ditarik ke Pemprov Sumut sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari 2025. Penunjukan ini kini menuai sorotan, mengingat peran strategis Dinas PUPR dalam proyek-proyek infrastruktur bernilai jumbo.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (26/6/2025), selain Topan, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunungtua), Heliyanto (PPK PJN Wilayah I), serta dua rekanan swasta, M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Piliang.
KPK menduga telah terjadi praktik suap dalam proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan tahun anggaran 2024 senilai Rp157,8 miliar. Para pejabat diduga meminta fee sebesar 4 hingga 5 persen dari nilai proyek. Dari nilai tersebut, Topan diduga telah menerima uang suap hingga Rp2 miliar, meski dalam OTT hanya ditemukan barang bukti tunai sekitar Rp231 juta.
KPK kini mendalami lebih lanjut aliran dana tersebut, termasuk potensi adanya penerima lain di luar lima tersangka awal.
“Kami akan melihat aliran uang serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses penyidikan,” kata Asep.
Kasus ini pun memantik reaksi keras dari masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, mendesak KPK untuk tidak berhenti pada penangkapan Topan Ginting semata.
“Kami menduga praktik ini sudah sistemik dan melibatkan aktor-aktor kuat di pemerintahan. Harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, termasuk Bobby Nasution dan jaringannya,” ujar Otti.
Publik Sumatera Utara kini menaruh harapan besar pada KPK untuk mengusut tuntas perkara ini, termasuk mengungkap apakah ada aliran dana ke elit-elit politik di provinsi tersebut. Sejumlah analis menilai, kasus ini bisa menjadi pintu masuk pembongkaran korupsi berjamaah yang selama ini ditengarai berlangsung secara terstruktur dalam proyek-proyek APBD Sumut. (has)
