 |
| Kadishub Sumut Agustinus Panjaitan saat menghadapi massa demonstran dari driver ojol Medan kala berunjukrasa di depan Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (23/6/2025). Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menyampaikan kekecewaan terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut, Agustinus Panjaitan, yang dinilai tidak tegas memperjuangkan nasib para driver.
Demikian mereka suarakan kala berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (23/6/2025).
Koordinator aksi, Timbul Siahaan, menyebut Dishub Sumut gagal mengawal hasil pertemuan antara ASDM dan aplikator Grab yang sebelumnya difasilitasi oleh pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, ASDM mengajukan tiga tuntutan utama: penghapusan biaya berlangganan Grab Hemat (GHB), penghapusan program slot food, serta pembentukan regulasi hukum bagi ojol roda dua.
“Kadishub Sumut kalah dan seperti tunduk dengan aplikator. Sudah satu bulan lebih tidak ada jawaban dari Grab. Pemerintah pun tidak bersikap tegas. Itu sebabnya kami turun ke jalan,” tegas Timbul saat orasi dari atas mobil bak terbuka.
Menurutnya, kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan pada awal Mei lalu justru tidak dihargai. Aplikator tidak menepati janji memberi jawaban dalam waktu sebulan, dan Dishub Sumut terkesan pasif.
“Kami tidak mencari kekayaan. Kami hanya ingin keadilan dan kehidupan yang layak bagi para driver. Ini bukan aksi jilid dua, ini perjuangan untuk kelangsungan hidup kami,” ujarnya.
Turun Tangan
Dalam aksi itu, ASDM meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution turun tangan menyelesaikan polemik antara aplikator dan mitra driver. Timbul menilai hanya gubernur yang bisa mendorong lahirnya regulasi pro-driver serta menegaskan posisi pemerintah sebagai pelindung masyarakat.
“Kami sudah lelah. Delapan tahun kami bekerja tanpa perlindungan hukum. Jangan sampai kami harus melapor ke gubernur lain seperti di Jawa Barat atau Aceh untuk mendapatkan keadilan,” imbuhnya.
ASDM berharap Pemprov Sumut tidak tunduk pada tekanan aplikator dan tetap menjaga marwah pemerintah daerah sebagai pelindung rakyat.
“Kami bergerak karena hasil notulen pertemuan tidak dihargai. Jangan sampai pemerintah terlihat kalah dalam membela rakyatnya,” pungkas Timbul. (has)
