 |
| Wali Kota Medan Rico Waas saat melakukan sidak ke Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia pada Rabu pagi (4/6/2025). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Gebrakan Wali Kota Medan, Rico Waas yang rutin mengecek kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan responsif terhadap aduan masyarakat mendapat sorotan nasional. Inspeksi mendadak (sidak) yang rutin ia lakukan mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI.
Baru-baru ini, Rico Waas melakukan sidak ke Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, dan menemukan praktik absensi fiktif oleh lurah. Temuan ini memicu pertanyaan publik: mengapa sistem absensi digital masih rentan disalahgunakan?
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi langkah Wali Kota Medan. Ia menyebut, langkah Rico bisa menjadi contoh bagi pembenahan kinerja ASN di daerah lain.
“Mulai dari apa yang dilakukan Bung Rico di Medan. ASN yang seharusnya melayani masyarakat, keberhasilan mereka sangat bergantung pada bagaimana pejabat pembina kepegawaian melakukan pembinaan, seperti yang dilakukan di Kota Medan,” ujar Zulfikar dalam dialog di salah satu televisi nasional, baru-baru ini.
Soal sistem finger print yang dinilai masih rawan manipulasi—misalnya dengan fake GPS—Zulfikar menegaskan bahwa hal ini menjadi perhatian Komisi II DPR RI.
“Saya mengapresiasi respons cepat Bung Rico membina ASN di Medan. Seperti di Medan itu ada saluran aduan dan aspirasi. Yang lebih hebat lagi, Bung Rico langsung responsif ketika ada aduan masyarakat, langsung turun untuk mengecek kebenarannya. Ini satu contoh yang harus diapresiasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Wali Kota Medan tetap konsisten dalam membina ASN.
“Saya titip pesan ke Bung Rico, jangan hanya sesekali, tapi harus konsisten agar kinerja ASN semakin baik,” ujarnya.
Terkait rencana perubahan UU No.20/2023 tentang ASN, Zulfikar menjelaskan bahwa saat ini Komisi II DPR RI masih menyusun naskah akademik dan draf RUU.
“Prosesnya masih berjalan, kami terus melakukan pertemuan dengan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melengkapi naskah akademik dan draft RUU ASN,” katanya.
Menurut Zulfikar meskipun teknologi absensi ASN rentan dimanipulasi, sikap tegas pimpinan daerah sangat menentukan wajah birokrasi.
“Kalau teknologi pasti ada celah untuk disalahgunakan. Tapi Bung Rico sudah menunjukkan sikap tegas dengan sistem backup tambahan, termasuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Itu yang membuat birokrasi di Medan bisa lebih baik,” pungkasnya. (has)
