 |
| Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PKS, Ahmad Darwis. Istimewa/Hastara.id |
Oleh: Dr H Ahmad Darwis
Kebijakan sekolah lima hari di Sumatera Utara, menuai respons beragam. Di satu sisi, ia hadir dengan semangat efisiensi dan penguatan karakter siswa melalui program “Merdeka Belajar”. Namun di sisi lain, implementasinya terkesan tergesa dan belum sepenuhnya berpijak pada realitas sosial-ekonomi masyarakat kita.
Kita tidak bisa menyamakan sistem pendidikan dengan jam kerja ASN atau pegawai kantor. Siswa bukan pekerja yang dapat dipaksa berada di institusi hingga sore setiap hari. Anak-anak memiliki kapasitas fisik dan psikis yang berbeda. Mereka butuh ruang bermain, waktu bersama keluarga, dan istirahat yang cukup.
Langkah solutif yang bisa menjadi jalan tengah agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbol perubahan, tetapi juga benar-benar berdampak baik:
1. Terapkan Bertahap, Bukan Serempak: Pilih sekolah yang telah siap secara infrastruktur dan SDM untuk uji coba.
2. Libatkan Orang Tua dan Komunitas: Keluarga dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengawasan dan pembinaan karakter siswa.
3. Jangan Paksakan Materi Pelajaran Penuh Lima Hari: Hari Jumat sebaiknya diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan karakter, penguatan keagamaan, atau pelatihan soft skill.
4. Desain Jam Belajar: Jam belajar boleh panjang, tapi tidak boleh melelahkan. Sisipkan waktu istirahat dan rekreasi. Pastikan guru juga tidak terbebani secara berlebihan.
5. Jangan Alergi Terhadap Kritik: Lakukan Evaluasi bulanan berbasis survei kepada siswa, guru, dan orang tua bisa menjadi dasar revisi dan perbaikan.
Pendidikan adalah jantung peradaban. Ia tidak boleh dikelola dengan pendekatan birokratis semata. Pendidikan menyentuh kehidupan jutaan anak dan guru. Ia tidak boleh dikelola dengan logika instruksi, melainkan dengan pendekatan empati, partisipasi, dan kesiapan.
Kalau guru dan sekolah belum siap, harus dibantu bukan dipaksa. Kalau siswa mulai lelah, yang perlu ditinjau bukan semangatnya tapi sistemnya. Mari benahi kebijakan ini secara kolaboratif. Sekolah 5 hari bukan masalah, memaksakannya tanpa kesiapanlah yang jadi persoalan. Sekolah lima hari bisa menjadi kebijakan yang baik jika dijalankan dengan kebijaksanaan.
Sumatera Utara berpeluang menjadi percontohan penerapan sekolah lima hari yang berhasil asal pemimpinnya mau membuka ruang dialog, mendengar suara rakyat, dan merumuskan kebijakan berdasarkan kenyataan, bukan hanya keinginan. (*)
***Penulis merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
