 |
| Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai, Ronggur Simorangkir. Istimewa/Hastara.id |
BINJAI, HASTARA.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai secara tegas menyatakan penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024. Penolakan ini disampaikan langsung juru bicara fraksi, Ronggur Simorangkir dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Senin (21/7/2025).
Dalam penyampaiannya, Ronggur menilai LPj yang disampaikan Pemko Medan menunjukkan lemahnya kinerja, terutama dalam hal capaian pendapatan daerah, program kerakyatan, serta pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
"Fraksi Gerindra menolak LPj Wali Kota Binjai tahun 2024 karena beberapa hal. Ini adalah bentuk sikap tegas kami agar Pemko Binjai tidak main-main dalam penggunaan APBD. Apalagi saat ini tengah berlangsung pemeriksaan massal oleh Kejari Binjai," ucapnya.
Politisi muda ini menyoroti ketimpangan dalam struktur anggaran, di mana sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
"Postur APBD kita tidak sehat. Pendapatan rendah, tapi belanja pegawai justru membengkak. Kalau terus begini, kapan rakyat bisa merasakan manfaat dari APBD? Jangan sampai justru memperkaya pejabat daerah," tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong adanya evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah. Menurutnya, perampingan dinas bisa menjadi solusi untuk menghemat anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.
Lebih lanjut, Ronggur menyinggung hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan anggaran. Ia juga menyoroti kondisi RSUD Djoelham Binjai yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan kesehatan.
"Berbagai catatan BPK menunjukkan adanya kesalahan dalam penggunaan anggaran. Ditambah lagi pelayanan di RSUD Djoelham yang belum juga membaik. Itu menjadi alasan kuat bagi kami untuk menolak LPj ini," ujarnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan keputusan mereka untuk menolak Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024. (rel/fah)
