 |
| Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Setelah pelantikan sejumlah pejabat eselon II di Ruang VIP Bandara Internasional Kualanamu pada Jumat (10/7/2025) lalu, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara kini kembali mengusulkan pengisian jabatan eselon II yang masih lowong ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat usulan pengisian jabatan sejak sepekan lalu, namun hingga kini belum menerima balasan dari BKN.
“Sudah kami usulkan seminggu yang lalu. Sampai hari ini belum ada jawaban resmi dari BKN,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2025).
Adapun jabatan eselon II yang masih lowong antara lain: Asisten Administrasi Umum: Kepala Bappelitbang: Kepala Dinas Perhubungan: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika: Kepala Dinas PUPR: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sutan menambahkan untuk mengisi posisi tersebut, para calon harus mengikuti mekanisme yang berlaku termasuk uji kompetensi atau fit and proper test.
“Pejabat dari kabupaten/kota bisa saja ikut serta, tentu dengan mengikuti aturan main yang ada,” jelasnya.
Pejabat 'Impor'
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kembali ‘mengimpor’ pejabat dari kabupaten/kota, Sutan menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan pihaknya. Namun ia menekankan, siapa pun yang akan mengisi jabatan, tetap harus melalui proses yang telah ditetapkan.
“Untuk menduduki jabatan eselon II tetap ada mekanismenya,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan Kantor Gubernur Sumut, beberapa nama dari luar Pemprovsu disebut-sebut bakal kembali mengisi posisi yang kosong. Di antaranya adalah Sekda Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sekwan DPRD Kota Medan, pejabat Bappeda Medan, mantan Kadishub Medan, Kadis Perikanan Kabupaten Nias, Dicky Anugrah (Bapelitbang), Hendra Siregar (Sekretaris Kesbangpol dan Plt Kadis PUPR Sumut).
Meski belum dikonfirmasi secara resmi, isu keterlibatan sejumlah figur yang diduga berasal dari tim sukses atau pejabat luar Pemprovsu ini, turut memunculkan spekulasi di kalangan birokrasi. (has)
