 |
| Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra (kiri) dilaporkan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus ke Polda Sumut atas dugaan penghinaan. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hamdani Syahputra Adjam, ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut berawal dari komentar Hamdani di akun Instagram hastaranesia.id pada unggahan berita berjudul “Bestie Politik Erni dan Bobby” yang menyinggung kedekatan Erni dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Dalam unggahan itu, sejumlah netizen ikut memberikan komentar, di antaranya akun @arna.yi yang menulis “cocok ya mereka”. Hamdani melalui akun @hamdanisyahputra131313 membalas dengan “tinggal nunggu undangan”. Netizen lain @boloneana_id menulis “semoga berjodoh” yang kembali dibalas Hamdani dengan “aamiin”. Bahkan ketika akun @ginavita berkomentar “Mirip”, Hamdani juga menanggapi dengan tulisan “Soulmate” disertai emoji tersenyum bermata hati.
Meski beberapa komentar datang dari publik, hanya Hamdani yang dilaporkan Erni Ariyanti Sitorus ke pihak kepolisian.
Antikritik
Menanggapi polemik ini, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumut, Bakhrul Khair Amal, menilai langkah hukum yang ditempuh Erni menunjukkan ketidakmatangan dalam berpolitik.
“Seharusnya dia bisa bertabayun, berdiskusi, lalu bertanya. Penyelesaian itu bisa dilakukan dengan perspektif kepemimpinan. Karena nanti yang dilihat adalah kedewasaannya dalam berpolitik,” kata Bakhrul, Senin (18/8).
Ia menilai komentar yang muncul di Instagram tidak bernada penghinaan.
“Bahasa yang dipakai kan umum, sering kita dengar. Tidak ada tendensi kuat menyerang pribadi. Tapi kalau merasa dirugikan, sebaiknya konsultasi dulu ke ahli bahasa sebelum membuat laporan,” ujarnya.
Bakhrul juga mengingatkan agar laporan tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan politik di Sumatera Utara. Menurutnya, masalah semacam ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal antaranggota dewan.
“Ini kan satu rumah tangga. Lebih baik dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan persepsi buruk di mata masyarakat. Ketua DPRD Sumut harus mampu menjaga suasana agar tidak menimbulkan kegaduhan,” kata dia.
Ia menambahkan, sebagai pejabat publik, Erni Sitorus dituntut lebih bijak menerima kritik.
“Yang dikritik itu jabatan, bukan personalitasnya. Politikus hebat itu tidak sibuk dengan masalah pribadi, melainkan mencari solusi untuk persoalan masyarakat,” pungkasnya. (has)
