 |
| Gubsu Bobby Nasution menjawab wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Kamis (7/8/2025). Hasby/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memastikan stok beras di wilayah Sumut masih dalam kondisi aman. Namun, pernyataan ini berbanding terbalik dengan situasi di sejumlah ritel modern di Kota Medan yang mengalami kekosongan pasokan beras.
Menurut Bobby, kekosongan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya stok, melainkan adanya perbaikan rantai distribusi yang tengah dilakukan. Hal ini menyusul temuan kasus beras oplosan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu.
“Soal distribusinya ini yang sedang dirapikan. Karena kemarin ada beras oplosan. Kalau stoknya aman, barangnya ada, hanya saja distribusinya yang perlu dibereskan agar bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya menjawab wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).
Bobby menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pendistribusian dari Bulog harus benar-benar tepat. Waktunya, tempatnya, serta jumlahnya harus sesuai. Ini yang sedang kita dorong agar segera diperbaiki,” tegasnya.
Gubsu berharap permasalahan kelangkaan beras ini bisa segera teratasi, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok yang vital bagi masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, di tempat yang sama mempertanyakan apakah kelangkaan disebabkan oleh minimnya stok atau justru karena adanya praktik penimbunan oleh pihak tertentu.
"Di satu sisi kita dengar kabar panen raya di sejumlah daerah. Tapi di sisi lain, ada kelangkaan beras. Ini patut dicurigai ada permainan spekulan yang mengganggu stabilitas harga,” katanya.
Rudi mendesak Pemprov Sumut segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan mempercepat pendistribusian beras oleh Bulog.
"Bulog jangan lambat, mereka yang beli gabah dari petani. Harus segera turun bersama pemprov. Jangan sampai masalah ini melebar dan menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum (APH) dan Satgas Pangan untuk segera turun ke lapangan menyelidiki penyebab kelangkaan, termasuk kemungkinan adanya permainan oleh spekulan.
“Jangan tunggu laporan, langsung turun. Lihat apa penyebab sebenarnya. Apakah karena ulah spekulan atau memang ada kendala cuaca yang memengaruhi panen. Ini harus dijelaskan ke publik,” pungkas Rudi.
Ekonom Sumut Gunawan Benjamin sebelumnya mengaku terkejut dengan kebijakan sejumlah ritel modern yang membatasi pembelian beras hanya maksimal 10 kilogram per konsumen.
“Kebijakan itu belum tentu menunjukkan ada gangguan serius pada pasokan, tapi menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Kenapa pembatasan itu dilakukan?” ujarnya, Senin (4/8). (has)
