 |
| Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga. Pran Hasibuan/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, kembali berada di garis depan membela dua program unggulan Pemprov Sumut—Program Bersekolah Gratis (PUBG) dan Kurikulum Marsipature Hutanabe—yang oleh sejumlah pihak dianggap tak lebih dari gimik politik era Gubernur Bobby Nasution.
“Ini bukan gimik politik. Ini program unggulan Gubernur Sumut yang disusun berdasarkan kajian akademik, sesuai Asta Cita Presiden dan visi-misi gubernur,” ujarnya dalam temu pers di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan Jumat (14/11),
Alexander menepis keras tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai “penilaian yang tidak berdasar”. Ia menyebut seluruh program pendidikan yang dilahirkan Pemprov Sumut—termasuk PUBG dan kurikulum baru—selalu melalui analisis kebutuhan, naskah akademik, dan dasar hukum yang jelas. Tidak ada program yang dibuat sekadar demi citra politik.
“Semua program ini benar-benar dibuat berdasarkan kajian naskah akademik,” ujarnya menekankan.
PUBG diklaim dirancang untuk menghapus seluruh beban biaya pendidikan bagi siswa di Sumut. Dalam formulasi idealnya, tidak ada lagi keluhan soal pungutan atau biaya-biaya lain yang selama ini membebani orang tua. Namun, di tengah implementasinya, kritik publik justru menguat—mulai dari kesiapan anggaran, mekanisme pendataan, hingga potensi timpangnya pelaksanaan di sekolah.
Alexander tidak menampik keberadaan kritik, namun meminta publik menilai program ini berdasarkan indikator pendidikan, bukan persepsi politik.
“Kalau dilihat dari sisi substansi, ini program yang memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sekadar simbol,” ujarnya.
Mengenai Kurikulum Marsipature Hutanabe disebut sebagai upaya memperkuat karakter siswa melalui kearifan lokal. Konsep Marsipature Hutanabe sebenarnya bukan hal baru. Filosofi yang dipopulerkan era Gubernur Sumut Raja Inal Siregar itu kini dihidupkan kembali dalam bentuk kurikulum pembelajaran. Namun, penguatan kearifan lokal yang diinisiasi pemerintah provinsi ini tak lepas dari sorotan. Sejumlah pemerhati pendidikan mempertanyakan urgensi, kesiapan guru, standar pembelajaran, serta potensi perbedaan implementasi antardaerah.
Alexander menegaskan kurikulum ini bukan model tunggal dan tidak akan diseragamkan.
“Tentu berbeda. Tapsel (Tapanuli Selatan) dengan Langkat tidak sama. Semua disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing,” katanya.
Kurikulum ini akan disusun sebagai mata pelajaran muatan lokal, dengan guru-guru yang sudah terbiasa menangani materi serupa. Output akhirnya berupa buku pelajaran khusus yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah di seluruh Sumut.
Meski pembelaan disampaikan dengan tegas, hingga kini Disdik Sumut masih dalam tahap penyusunan kajian akademik untuk memastikan kurikulum Marsipature Hutanabe benar-benar relevan dan terukur.
“Kajian akademik diperlukan agar pelaksanaan kurikulum ini tepat, sesuai kebutuhan daerah, dan tidak asal dibuat,” ujar Alexander.
Menutup pernyataannya, Alexander mengatakan kritik sah-sah saja, namun ia menilai penilaian seharusnya dilakukan setelah program berjalan.
“Yang pasti, kami bisa pastikan sekali lagi: ini bukan gimik politik. Ini program yang disiapkan dengan serius dan berbasis kajian,” katanya. (prn)
