 |
| Kolase foto Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman dengan ilustrasi kursi jabatan kosong dan berlatarbelakang Balai Kota Medan. |
MEDAN, HASTARA.ID — Dugaan campur tangan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dalam memfasilitasi mutasi sejumlah mantan pejabat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke lingkungan Pemko Medan kembali menuai kritik.
Pengamat politik pemerintahan, Shohibul Ansor Siregar, menilai praktik tersebut mencerminkan rapuhnya prinsip merit system dalam birokrasi Indonesia.
Shohibul mengatakan, jika merit system benar-benar ditegakkan, tidak semestinya muncul kekhawatiran bahwa ASN dari daerah tertentu akan “mengalahkan” ASN dari daerah lain dalam kompetisi jabatan. Menurutnya, ASN yang bertugas di daerah dengan tingkat kompleksitas permasalahan lebih tinggi secara logis memiliki kemampuan yang lebih terasah.
“Namun teori itu terlalu ideal untuk Indonesia. Merit system dan profesionalisme hanya kuat di atas kertas. Dalam praktiknya, faktor orang dalam (ordal) dan uang justru menjadi variabel penentu. Keduanya sering berada di atas segalanya, termasuk Pancasila dan sumpah jabatan,” tegas Shohibul menjawab wartawan, Minggu, 23 November 2025.
Menanggapi dugaan kuat bahwa Sekda Wiriya ikut mengatur proses mutasi mantan pejabat Deli Serdang tersebut, Shohibul menilai hal itu bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian, melainkan indikasi adanya jaringan pengaruh politik.
“Ketika ordal bekerja, bobot politiknya jauh lebih kental dibanding faktor lain. Dugaan intervensi ini membuat publik kembali meragukan komitmen Pemko Medan terhadap praktik tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan patronase—baik melalui koneksi politik maupun relasi personal—merupakan akar kerusakan birokrasi Indonesia. Masalah ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di tingkat daerah. Bahkan sejak proses awal rekrutmen ASN, publik sudah pesimistis bahwa profesionalisme dapat berdiri tanpa campur tangan ordal.
Shohibul menyinggung sindiran publik yang menyebut Indonesia sebagai “Konoha”, menggambarkan negara yang penuh intrik jaringan kekuasaan. Padahal, kata dia, Indonesia telah mengalokasikan anggaran besar untuk agenda reformasi birokrasi—yang nyatanya tidak berjalan sesuai tujuan.
“Kita tidak bisa berharap seorang wali kota atau bupati bisa menyelesaikan masalah sistemik seperti ini. Tapi paling tidak, mereka dapat memberi teladan lewat praktik good governance dan pemerintahan yang bersih,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini.
Shohibul menambahkan, situasi seperti ini seharusnya menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan intervensi kebijakan yang lebih progresif agar Indonesia keluar dari penyakit akut birokrasi berbasis ordal.
"Birokrasi yang amat kental pengaruh ordal dan jejaring politik di lingkungan Pemko Medan ini tentu harus diusut, termasuk peran sentral sekda sebagai 'panglima' ASN," pungkasnya. (prn)
