 |
| Kepala Dinas PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis, 13 November 2025. Pran Hasibuan/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Hendra Dermawan Siregar, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi.
“Komitmen kami dengan kontraktor sudah kuat, tapi progres di lapangan tetap bergantung pada ketersediaan dana,” ujar fia dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/11).
Ia menegaskan, seluruh pihak ketiga yang terlibat dalam proyek infrastruktur sudah terikat kontrak dan dikenai penalti bila pekerjaan tidak rampung tepat waktu.
“Komitmen kita sama: pekerjaan selesai tepat waktu dan berdaya guna bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Hendra, tantangan besar pembangunan jalan di Sumut bukan hanya membangun ruas baru, tetapi juga menjaga kondisi jalan yang sudah ditingkatkan agar tetap mantap. Saat ini, kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 77 persen dari total 3.005 kilometer, sehingga masih terdapat lebih dari 100 kilometer jalan dalam kondisi rusak atau belum layak.
“Untuk mencapai progres yang baik, pembangunan harus disertai anggaran pemeliharaan. Tidak bisa hanya membangun lalu ditinggalkan,” ujarnya.
Hendra mencontohkan, satu kabupaten yang mendapat proyek peningkatan jalan tahun ini, harus tetap mendapat alokasi pemeliharaan untuk ruas yang sudah dibangun tahun sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan perbaikan jalan rusak di berbagai kabupaten/kota terus meningkat, memaksa Pemprov Sumut membuat skala prioritas yang ketat.
“Ini yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan kondisi keuangan daerah membaik agar cita-cita menjadikan seluruh jalan di Sumut mantap bisa tercapai,” ucapnya.
Ia menyebut target peningkatan jalan mantap hingga 88 persen masih jauh, sebab capaian saat ini baru 72 persen. Untuk menambah 3 persen per tahun saja dibutuhkan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
“Dengan kondisi keuangan sekarang, target itu mungkin belum bisa kita capai. Tapi kita tetap optimis dan berdoa kondisi keuangan membaik,” tambahnya.
Terkait alokasi anggaran dinasnya untuk 2026, Hendra mengatakan masih melakukan pembahasan dan tabulasi kondisi jalan prioritas.
“Banyak laporan dari masyarakat dan media, seperti di Asahan ada warga yang kesulitan membawa jenazah karena jalan rusak. Tapi membangun jalan tidak bisa serta-merta, harus melalui tahapan perencanaan dan administrasi yang jelas,” ujarnya.
Hendra memastikan seluruh laporan dan keluhan masyarakat menjadi perhatian serius pihaknya dan akan dijadikan dasar penyusunan prioritas pembangunan berikutnya. (prn)
