 |
| Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjawab wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Rabu, 26 November 2025. Istimewa/Hastara.id |
“Pejabat mana dulu yang mengendalikan itu? Kalau boleh diceritakan siapa orangnya biar kita cek,” ujar Rico saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Medan, Rabu (26/11/2025).
Informasi yang beredar menyebutkan oknum tersebut berasal dari lingkar level asisten di Pemko Medan. Ia diduga berkolaborasi dengan mantan pejabat Pemko Medan yang kini bertugas di salah satu kementerian di Jakarta. Keduanya disebut aktif menggalang dukungan demi memenangkan seorang calon yang digadang-gadang dekat dengan Wali Kota Medan.
Lebih jauh, para camat dikabarkan mendapatkan tekanan. Bila tidak mendukung calon tersebut, mereka diduga diancam pencopotan jabatan.
“Di kalangan asisten? Kalau memang ada, seharusnya ini berjalan dengan baik dan apa adanya,” ucap Rico dengan nada kecewa.
Wali kota menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses pemilihan ketua kwarcab.
“Saya tidak ikut campur. Jalankan secara profesional, mudah-mudahan semua berjalan baik,” kata Rico.
Ia menambahkan, yang terpenting adalah ketua terpilih nanti mampu memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda.
“Pramuka ini favorit sejak dulu. Banyak peran yang bisa dijalankan, bahkan dalam penanggulangan bencana. Harapan saya Pramuka Medan semakin berfungsi positif untuk anak-anak muda,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, aroma tekanan politik diduga mewarnai proses penjaringan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan masa bakti 2025–2030. Seorang oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan dituding memaksa para camat untuk memilih koleganya—yang dikenal dekat dengan Wali Kota Medan—sebagai ketua.
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber internal di Balai Kota Medan yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir oknum tersebut aktif “bergerilya” mengumpulkan para camat, baik melalui pertemuan resmi maupun nonformal.
“Bahasa yang disampaikan hanya satu: pilih temannya. Kalau ada yang dianggap berkhianat, siap-siap dicopot. Itu disampaikan langsung dengan mengatasnamakan perintah atasan,” ungkap sumber tersebut, baru-baru ini.
Proses pendaftaran calon Ketua Kwarcab sendiri dibuka Senin (17/11/2025) di Kantor Kwarcab Medan, Taman Cadika, sesuai Surat Edaran Kwarcab Kota Medan Nomor 25.84/0216/A tentang Pendaftaran Calon Ketua Kwarcab 2025–2030. Surat itu menegaskan bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) 2025 akan menjadi forum utama untuk menentukan nahkoda organisasi.
Sayangnya proses yang seharusnya berjalan demokratis itu diduga dibayangi praktik intimidasi. Sumber tersebut juga menyebut oknum pejabat Pemko Medan itu diduga bekerja sama dengan seorang mantan pejabat di Medan yang kini menjabat di salah satu kementerian di Jakarta.
“Ada jejaring lama dari masa kuliah yang diduga dipakai sebagai dasar menekan camat-camat. Ini bukan lagi penjaringan gagasan, tapi pemaksaan dukungan,” kata sumber lagi. (prn)
