 |
| Foto ilustrasi berita versi Artificial Intellegence atau AI. Dok: hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Aroma tekanan politik diduga mewarnai proses penjaringan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan masa bakti 2025–2030. Seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dituding memaksa para camat untuk memilih koleganya—yang dikenal dekat dengan Wali Kota Medan—sebagai ketua.
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber internal di Balai Kota Medan yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir oknum tersebut aktif “bergerilya” mengumpulkan para camat, baik melalui pertemuan resmi maupun nonformal.
“Bahasa yang disampaikan hanya satu: pilih temannya. Kalau ada yang dianggap berkhianat, siap-siap dicopot. Itu disampaikan langsung dengan mengatasnamakan perintah atasan,” ungkap sumber tersebut.
Proses pendaftaran calon Ketua Kwarcab sendiri dibuka Senin (17/11/2025) di Kantor Kwarcab Medan, Taman Cadika, sesuai Surat Edaran Kwarcab Kota Medan Nomor 25.84/0216/A tentang Pendaftaran Calon Ketua Kwarcab 2025–2030. Surat itu menegaskan bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) 2025 akan menjadi forum utama untuk menentukan nahkoda organisasi.
Sayangnya proses yang seharusnya berjalan demokratis itu diduga dibayangi praktik intimidasi. Sumber tersebut juga menyebut oknum pejabat Pemko Medan itu diduga bekerja sama dengan seorang mantan pejabat di Medan yang kini menjabat di salah satu kementerian di Jakarta.
“Ada jejaring lama dari masa kuliah yang diduga dipakai sebagai dasar menekan camat-camat. Ini bukan lagi penjaringan gagasan, tapi pemaksaan dukungan,” katanya.
Ironisnya, kata sumber, calon yang didorong oleh oknum itu justru mengkampanyekan visi kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan kontributif, serta berlandaskan nilai-nilai dasar kepramukaan.
“Apa yang terjadi di lapangan jauh dari nilai kepramukaan. Tim sukses justru memakai ancaman. Ini bertolak belakang dengan visi yang mereka jual,” ujar sumber tersebut.
Atas situasi yang dinilai mencederai proses demokrasi di tubuh Pramuka Medan, sumber tersebut meminta Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap turun tangan.
“Wali kota dan wakil wali kota harus memanggil seluruh camat, memastikan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Jika dibiarkan, ini preseden buruk bagi organisasi dan birokrasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari oknum pejabat yang dimaksud maupun pihak terkait lainnya. (prn)
