 |
| Pelayanan publik di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin, 1 Desember 2025, masih lumpuh setelah empat hari diterjang banjir. Pran Hasibuan/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Empat hari pascabanjir besar yang melanda Kota Medan pada Kamis (27/11), Kantor Gubernur Sumatera Utara masih lumpuh total. Hingga Senin (1/12), tak satu pun pelayanan publik berjalan, dan aktivitas aparatur sipil negara belum kembali pulih di jantung administrasi pemerintahan provinsi tersebut.
Gedung kantor yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, tampak gelap dan lengang. Aliran listrik dilaporkan padam sejak banjir merendam sebagian besar kompleks perkantoran—terutama area basement yang menjadi titik paling parah. Situasi yang biasanya padat pada awal pekan berubah menjadi sepi tanpa tanda-tanda kegiatan birokrasi.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan hanya tampak personel Satpol PP dan beberapa pekerja yang berjibaku menguras air di area basement. Mereka juga membersihkan sisa lumpur sambil memastikan ruang-ruang yang terdampak bisa kembali difungsikan.
Seorang pegawai kantor gubernur yang ditemui di lokasi menyebut kondisi lumpuhnya kantor bukan terjadi sehari-dua hari, tetapi sudah berlangsung sejak Jumat (28/11). “Sudah empat hari, mulai hari Jumat kemarin,” ujarnya singkat.
Kepala Biro Umum Setdaprovsu, Chusnul Fanany Sitorus, belum memberikan keterangan resmi terkait estimasi pemulihan aktivitas kantor. Hingga berita ini diterbitkan, permintaan konfirmasi soal penanganan kerusakan dan waktu normalisasi belum mendapat respons.
Ketiadaan informasi yang jelas ini, memicu pertanyaan publik mengenai tingkat kesiapsiagaan Pemprovsu dalam menghadapi bencana. Ironisnya, kantor pemerintahan yang semestinya menjadi pusat koordinasi justru ikut menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak.
Proses pembersihan masih berlangsung hingga siang ini, tanpa kejelasan kapan pelayanan publik di Kantor Gubernur Sumut akan kembali beroperasi. Pemerintah provinsi pun kini ditunggu untuk memberikan jawaban terkait langkah pemulihan, transparansi informasi, dan mitigasi agar kelumpuhan serupa tidak terulang. (prn)
