 |
| Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, mendorong pemerintah menggandeng pengusaha lokal untuk proses distribusi bantuan pangan ke warga terdampak bencana. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Belum sepenuhnya korban banjir bandang dan longsor mendapatkan bantuan pemerintah karena akses yang masih tertutup. Oleh karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal untuk proses distribusi bantuan.
Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, meyakini kebijakan itu akan mempercepat proses distribusi bantuan. Sebab, pengusaha lokal akan lebih mudah menjangkau korban bencana.
“Kita tau bersama, bahwa saat ini penyaluran bantuan logistik terhambat sejumlah jalur yang masih tertutup. Sehingga alangkah hematnya bila penyaluran logistik ke daerah terdampak melibatkan pengusaha grosir di daerah tersebut,” katanya, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya perangkat di daerah seperti camat, lurah atau kepala desa bisa diminta untuk berkomunikasi dengan pengusaha grosir bahan pokok. Selain itu, kebijakan tersebut diyakininya akan mengurangi potensi peristiwa penjarahan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Jadi, logistik tersebut diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakini masih ada beberapa toko atau grosir yang masih memiliki kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dan karena sifatnya untuk bantuan sosial, pengusaha lokal juga harus memberikan harga yang wajar," ujar Thamrin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara.
Dicontohkan Thamrin, di daerah Sorkam, Tapanuli Tengah, daerah tersebut belum tersentuh bantuan logistik dari pemerintah. Sementara di sana ada grosir dan toko yang selamat dari bencana. Tentu kalau ini dilibatkan, akan membantu masyarakat yang terdampak. Belum lagi, baru-baru ini viral penyaluran logistik yang menggunakan helikopter dan barang-barang yang diberikan jadi rusak.
“Kita meyakini ini akan sangat membantu. Yang terpenting, pemerintah harus transparan. Arahkan camat maupun lurah untuk memesan barang kebutuhan masyarakat melalui grosir dan toko terdekat, lalu pemerintah tinggal membayarnya. Dengan bantuan terdistribusi dengan baik, maka masyarakat tidak akan melakukan penjarahan," pungkasnya. (rel)
