 |
| Gubsu Bobby Nasution bersama Wagubsu Surya, para bupati dan wali kota serta unsur Forkopimda Sumut melakukan Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumut dipimpin Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Suharyanto, serta Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan di Kantor Gubsu, Senin (12/1/2026). Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah daerah terdampak. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke lima bidang prioritas, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan publik.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mengatakan alokasi terbesar difokuskan pada sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp275 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, penguatan tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga terdampak.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Khusus bidang pendidikan, anggarannya kita bagi dua, untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).
Selain infrastruktur, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, komunikasi dan informatika Rp1,68 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar. Pemprovsu juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp12 miliar, atau setara Rp60 juta per unit. Nilai tersebut disesuaikan dengan standar pembangunan huntap oleh pemerintah pusat.
“Kita masih menunggu data dari kabupaten/kota dan akan kita sinkronkan dengan data BNPB. Jika ternyata huntap sudah tercover semua oleh BNPB, anggaran ini bisa kita tambahkan agar kualitas rumah yang dibangun lebih baik,” ujar Bobby.
Pemerintah pusat melalui BNPB terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Untuk Sumut, BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap, perbaikan jalan dan jembatan, serta penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, meskipun status tanggap darurat telah dicabut, pemerintah pusat tetap berkomitmen mendampingi daerah hingga pemulihan benar-benar tuntas.
“Kami pastikan tidak ada masyarakat yang masih berada di pengungsian saat bulan puasa. Pengungsi akan ditempatkan di huntara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya ditanggung pemerintah. Selain itu, diberikan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, dan Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak,” katanya.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menambahkan, sebagian besar wilayah terdampak di Sumut menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Indikatornya antara lain pemerintahan berjalan normal, layanan publik berfungsi, akses transportasi lancar, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta ketersediaan energi dan layanan dasar.
“Secara umum Sumut sudah membaik. Namun masih ada beberapa daerah yang perlu percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,” ujar Tito.
Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprovsu Sulaiman Harahap, serta jajaran OPD terkait Pemprov Sumut. (rel/has)
