Nyali APH Ditantang Usut Proyek Bermasalah di Medan Era Bobby Nasution

 

Bagian basement Lapangan Merdeka Medan masih tampak amburadul dan belum siap dibenahi. Kondisi ini terlihat jelas saat kunjungan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap pada Rabu, 14 Januari 2026. Istimewa/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Proyek-proyek strategis Pemerintah Kota Medan kembali menuai sorotan publik. Revitalisasi Lapangan Merdeka yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah dinilai belum tuntas sepenuhnya, meski sebelumnya telah diresmikan. 

Fakta tersebut mencuat setelah Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap melakukan peninjauan langsung ke lokasi baru-baru ini.

Kondisi itu memicu pertanyaan masyarakat terkait efektivitas penggunaan anggaran publik. Terlebih Lapangan Merdeka sebagai ikon kota hingga kini masih menunjukkan sejumlah bagian yang belum rampung secara menyeluruh.

Sorotan serupa juga diarahkan pada revitalisasi Stadion Teladan Medan. Sejak masa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan hingga kini menjabat Gubernur Sumatera Utara, stadion tersebut berulang kali dijanjikan akan segera selesai. Namun hingga bertahun-tahun berlalu, Stadion Teladan belum juga dapat difungsikan secara optimal dan layak bagi masyarakat.

Selain dua proyek tersebut, proyek pembangunan Underpass HM Yamin bahkan tercatat memiliki temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan auditnya, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta denda keterlambatan pelaksanaan proyek. Temuan itu menjadi catatan negara yang bersifat faktual dan memiliki konsekuensi hukum.

Hingga kini publik belum melihat adanya langkah hukum yang tegas dan terbuka terhadap proyek-proyek bermasalah tersebut. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa persoalan tersebut seolah berjalan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, meskipun indikasi masalah telah muncul baik secara fisik maupun administratif.

Menanggapi situasi itu, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejati Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut secara transparan dan tuntas penggunaan anggaran pada proyek-proyek tersebut.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Yang kami tuntut adalah akuntabilitas dan keterbukaan atas penggunaan uang rakyat,” tegas Ketua FPM-SU, Ilham Panggabean, dalam pernyataannya, Kamis malam (15/1/2026). 

Menurutnya, pengusutan yang transparan penting dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegakan hukum tidak semakin tergerus, sekaligus memastikan proyek-proyek strategis benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. (red)