 |
| Suasana RDP evaluasi Triwulan IV/2026 Komisi IV bersama Dinas SDABMBK Medan pada Senin (5/1). Plt Kadis SDABMBK menegaskan komitmen pihaknya memaksimalkan program pengendalian banjir di tahun ini. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID – Pemerintah Kota Medan memastikan upaya penanggulangan banjir akan dimaksimalkan pada tahun ini. Berbagai program strategis disiapkan, mulai dari pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase dan sungai, hingga peninggian tanggul di sejumlah titik rawan genangan.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, saat rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV/2026 bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Gibson menjelaskan, penanganan banjir dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dinas SDABMBK, kata dia, telah menjalin koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara serta pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri, guna mempercepat realisasi program.
“Normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi tanggungjawab Dinas SDABMBK. Saat ini pengerjaan dilakukan secara masif, termasuk peninggian tanggul yang kami kerjakan bersama BWS,” ujar Gibson.
Selain upaya teknis, ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran drainase masih menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di Kota Medan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak kecamatan dan kelurahan, agar program penanggulangan banjir berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat, serta mendorong efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dinas terkait.
Sorotan kritis turut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri. Ia menilai fungsi kolam retensi di kawasan Martubung belum berjalan optimal. Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan adanya pintu air, namun sistem drainase menuju lokasi tersebut belum tertata dengan baik.
“Kalau sejak awal drainase tidak dinormalisasi, fungsi pintu air menjadi sia-sia. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Lela -- sapaan akrabnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di wilayah Kecamatan Medan Deli masih banyak saluran air yang minim dan parit yang tersumbat. Meski masyarakat telah diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan lebih dulu oleh Dinas SDABMBK.
Anggota Komisi IV lainnya, Antonius Tumanggor, turut meminta agar Dinas SDABMBK serius menindaklanjuti persoalan banjir serta merealisasikan pokir DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakilnya di legislatif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menegaskan komitmen pihaknya untuk menangani persoalan banjir secara serius, termasuk di kawasan rawan seperti Jalan Letda Sujono. Ia memastikan koordinasi dengan BWSS II terus dilakukan secara intensif.
“Untuk pokir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” pungkas dia. (has)
