 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 di Hotel Arya Duta, Rabu (21/1/2026). Istimewa/Hastara.id |
“Ini tentu patut disyukuri, tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah investasi yang masuk benar-benar menggerakkan ekonomi dan menciptakan multiplier effect bagi masyarakat,” kata Rico saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Hotel Arya Duta, Rabu (21/1/2026).
Rico memaparkan, sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi, disusul perumahan dan properti, reparasi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Ia juga menilai sektor kuliner sebagai salah satu kekuatan utama yang harus diperkuat sebagai identitas kota.
“Medan ini kota perdagangan dan kota kuliner. Ini harus kita perkuat sebagai identitas kota dan didukung kebijakan investasi yang tepat,” ujarnya.
Menurut Rico, penguatan iklim perdagangan dari hulu ke hilir, termasuk hilirisasi, menjadi kunci agar investasi tidak berhenti pada penanaman modal semata, tetapi berujung pada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga. Ia menegaskan arah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui perencanaan yang kuat, ide kreatif, dan strategi adaptif terhadap dinamika global.
Meski realisasi investasi tinggi, Rico mengingatkan Medan tidak boleh berpuas diri. Tahun 2026–2027 disebutnya sebagai fase krusial untuk memastikan investasi mendorong industrialisasi dan melahirkan produk unggulan daerah.
“Kita harus jelas produknya apa, arah industrinya ke mana. Ini yang perlu kita siapkan bersama,” tegasnya.
Rico juga menyoroti pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan, mulai dari pelayanan perizinan, pendampingan investor, tata ruang, lingkungan hidup, hingga keamanan wilayah. Ia menekankan tidak boleh ada lagi hambatan birokrasi, khususnya dalam proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kalau investor gelisah karena perizinan sulit atau koordinasi lemah, itu menjadi masalah besar bagi investasi di Kota Medan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Rico mengajak seluruh OPD dan stakeholder memiliki visi yang sama dalam menarik, melindungi, dan menyiapkan investasi.
“Kita tidak bisa bekerja pasif dan normatif. Kondisi ekonomi dan masyarakat berubah, maka kita juga harus beradaptasi dan bergerak lebih agresif,” pungkasnya.
Selain isu investasi, Rico menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bencana. Ia menekankan pemulihan pascabencana harus dibarengi perencanaan yang lebih kuat agar pembangunan tidak berulang pada perbaikan yang sama. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, Azmi, mengungkapkan target investasi 2025 sebesar Rp7,63 triliun, dengan realisasi mencapai Rp14,59 triliun. Lima sektor dengan capaian tertinggi, kata dia, yakni transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; perumahan, kawasan industri dan perkantoran; perdagangan dan reparasi; hotel dan restoran; serta industri makanan.
“Lima sektor ini menjadi motor utama realisasi investasi di Kota Medan,” ujarnya.
Bappeda Kota Medan, lanjut Azmi, juga menyiapkan sembilan rapat tematik dalam mendukung pembangunan jangka menengah, termasuk penataan jalan, penataan kota, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata. Kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka diproyeksikan menjadi pusat pariwisata sekaligus perdagangan yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. (has)
