Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution optimistis komitmen tersebut menjadi fondasi kuat mewujudkan Sumut yang lebih efektif, unggul, dan berkelanjutan.
Optimisme itu disampaikan Bobby Nasution saat menutup forum di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu malam (11/1/2026). Dihadapan seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut, Bobby menegaskan pembangunan daerah tidak dapat berjalan parsial, melainkan harus melalui kolaborasi dan sinergi yang solid.
“Dengan tujuh komitmen yang dihasilkan forum ini, saya optimistis kita bisa melangkah lebih solid. Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi seluruh OPD,” ujar Bobby.
Menurutnya, visi dan misi pembangunan tidak boleh berhenti sebagai slogan, namun harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia menekankan pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan atas komitmen yang telah disepakati.
“Komitmen ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus dijalankan, dievaluasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara,” tegasnya.
Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD atas terselenggaranya forum yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu tersebut. Meski digelar secara mendadak sebagai tindak lanjut diskusi internal, forum ini dinilai mampu menyelaraskan persepsi dan memperkuat kebersamaan antarpimpinan OPD.
Forum Strategis OPD Pemprov Sumut ini menghasilkan tujuh komitmen bersama yang dibacakan Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah dan diserahkan kepada Gubernur Sumut melalui Penjabat Sekdaprovsu Sulaiman Harahap. Tujuh komitmen tersebut menjadi pijakan gerak bersama dalam mewujudkan kolaborasi “Sumut Berkah” menuju Sumut yang maju dan berkelanjutan. Adapun tujuh komitmen bersama tersebut meliputi: pertama, menyelaraskan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan OPD untuk mendukung pencapaian visi-misi, RPJMD Sumut 2025–2029, RKPD 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah, serta pemulihan pascabencana.
Kedua, pimpinan OPD bertanggung jawab penuh memimpin pengendalian kinerja organisasi, mulai dari perencanaan hingga capaian hasil, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tanpa melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Ketiga, menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terukur, operasional, serta berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Keempat, menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko secara substantif, bukan sekadar formalitas, termasuk menghentikan atau merevisi kegiatan bermasalah. Kelima, menjaga disiplin anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
Keenam, mengelola kinerja OPD berbasis outcome dan dampak, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Ketujuh, memperkuat kolaborasi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala BPSDM Sumut, Agustinus Panjaitan menyebut forum ini sebagai momentum krusial untuk menyatukan frekuensi, mempererat koordinasi, serta menajamkan kepemimpinan dalam mengawal keberhasilan 17 Program Prioritas, 53 Program Strategis Daerah, dan enam Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) Provinsi Sumut.
“Forum ini menghasilkan keselarasan program pembangunan dan pemetaan pemahaman kepala OPD terhadap visi-misi Gubernur serta seluruh program prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya. (rel/has)
