 |
| Wali Kota Medan, Rico Waas didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait menerima kunjungan kerja anggota DPRD Sumut dapil Kota Medan di balai kota pada Rabu, 11 Februari 2026. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN, HASTARA.ID — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut I dan II atau Kota Medan di balai kota, Rabu (11/2). Pertemuan itu membedah berbagai persoalan klasik Kota Medan: banjir, drainase semrawut hingga infrastruktur jalan yang belum tuntas.
Dihadapan para legislator, Rico mengakui hampir satu tahun kepemimpinannya diwarnai beragam tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas lembaga, termasuk DPRD Sumut.
“Kami membutuhkan masukan dari para anggota dewan yang menerima kritik dan saran masyarakat terkait jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan,” ujarnya.
Di tengah pengakuan atas berbagai persoalan mendasar, Rico justru memaparkan sederet program ambisius yang akan dijalankan pada 2026. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Terjun, pembangunan sekolah rakyat di Tuntungan, koridor Bus Rapid Transit (BRT), program SPPG, koperasi Merah Putih, hingga revitalisasi rumah sakit dan puskesmas.
Selain itu, Pemko Medan juga mengklaim memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemacetan, serta penguatan mitigasi bencana banjir melalui pembenahan drainase dan sungai, perbaikan jalan, hingga peningkatan kapasitas BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Meski demikian, isu yang mencuat dalam forum reses tetap berkutat pada persoalan lama: jalan rusak dan banjir yang saban tahun menghantui warga. Para wakil rakyat menekankan perlunya koordinasi lintas wilayah dan instansi dalam penanganan banjir, termasuk dengan pemerintah kabupaten sekitar, Pemerintah Provinsi Sumut, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).
Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi bersama anggota Meryl Rouli Boru Saragih, Dameria Pangaribuan, Benny Harianto Sihotang, Defri Noval Pasaribu, dan M Faisal menyatakan kesiapan mendukung Pemko Medan, khususnya dalam upaya penanganan banjir yang dinilai tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Di sisi lain, para legislator juga mengapresiasi langkah Pemko Medan mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Mereka bahkan mendorong agar pemko mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Poskamling guna memperkuat keamanan berbasis masyarakat. Rico menyambut usulan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. (red)
