 |
| Ilustrasi foto Pran Hasibuan. Istimewa/Hastara.id |
Genap setahun duet Bobby Nasution dan Surya memimpin Sumatera Utara. Alih-alih menghadirkan stabilitas tata kelola dan akselerasi pembangunan yang terukur, publik justru disuguhi serangkaian kebijakan yang terkesan tergesa, minim partisipasi, dan rawan kontroversi. Pemerintahan yang seharusnya berlari dalam koridor perencanaan matang, justru tampak seperti berpacu tanpa peta.
Fakta ini tersuguh jelas, pertama soal mau mendudukkan pejabat struktural. Bahwa satu hari sebelum Bobby-Surya dilantik Presiden Prabowo -- jelang masa jabatan Pj Gubsu Agus Fatoni berakhir -- terkesan memaksakan pelantikan sejumlah pejabat eselon II dan III. Walau akhirnya batal di tanggal tersebut, acara pelantikan digeser pada 24 Februari 2025 -- semasa Bobby masih mengikuti retreat di Magelang. Wagubsu Surya disuruh Bobby melantik empat eselon II (tiga 'impor' dari Medan dan satu dari Asahan).
Janji perubahan dan percepatan yang digaungkan pada awal masa jabatan tentu layak diapresiasi. Sumatera Utara membutuhkan lompatan—dalam investasi, pelayanan publik, hingga reformasi birokrasi. Namun, lompatan tanpa pijakan kokoh hanya akan berujung pada kegamangan arah. Beberapa keputusan strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak terkesan diambil tanpa komunikasi publik yang memadai. Aspirasi masyarakat sipil, akademisi, bahkan DPRD, kerap terdengar setelah kebijakan diketok, bukan sebelum dirumuskan.
Contohnya sangat jelas: salah satunya kebijakan menggratiskan uang SPP untuk siswa SMA/SMK negeri sederajat lewat Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). Begitu program ini terdengung, publik sangat reaktif meresponsnya. Ditambah tidak pernah ada pembahasan dengan DPRD Sumut melalui komisi terkait. Apalagi bicara anggarannya, tidak ada dialokasikan sama sekali di 2025 lalu.
Pola ini berbahaya. Pemerintahan modern mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketika proses pengambilan keputusan lebih dominan bernuansa elitis dan serba cepat, risiko salah langkah membesar. Kritik yang muncul pun bukan semata-mata resistensi politik, melainkan cermin kegelisahan publik atas arah pembangunan yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip kehati-hatian.
Di sektor tata kelola anggaran, misalnya, publik menuntut kejelasan prioritas dan efektivitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Namun faktanya, sekitar enam sampai tujuh kali, APBD Sumut 2025 dilakukan pergeseran. Bahkan proyek yang belum dimasukkan dan dianggarkan, bisa ujug-ujug mau dikerjakan. Alhasil, Kadis PUPR Topan Ginting 'gol' gegara ini. Pergeseran APBD ini pun ikut menuai sorotan dalam sidang Topan Ginting cs di Pengadilan Negeri Medan.
 |
| Gubsu Bobby Nasution dan Wagubusu, H Surya. Istimewa |
Arogansi dan ugal-ugalan kepemimpinan Bobby Nasution setahun ini, juga telanjang terlihat dari aspek rotasi jabatan. Selain di awal tergesa-gesa merombak struktural, aksi koboi Bobby berlanjut dalam mendudukkan pejabat yang diinginkannya ke sistem pemerintahan provinsi. Cara paling efektif dengan 'mencari kesalahan' mereka untuk dinonjobkan. 'Tangan besi' Sulaiman Harahap selaku Kepala Inspektorat sangat berperan besar selama proses ini.
Hasilnya dalam setahun ini: delapan pejabat dinonjobkan, enam pejabat mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Ironinya dua pejabat yang belakangan ini mundur:Hendra Dermawan Siregar dan Fitra Kurnia -- sekitar tujuh bulan menjabat -- merupakan hasil seleksi terbuka yang diprakarsai Bobby usai menonjobkan sejumlah pejabat tersebut.
Perihal istilah ugal-ugalan dalam merombak struktural ini, pernah diungkapkan dengan gamblang oleh pejabat pusat. Bahkan sampai menjadi atensi serius instansinya agar wilayah/daerah lain tidak meniru apa yang telah dilakukan Pemprov Sumut.
"Ya, itu disampaikannya langsung ke saya. Beliau menghubungi saya waktu itu, karena kami kebetulan sudah lama kenal. Saya sampaikan juga bahwa susah payah kami dulu membangun sistem merit di lingkungan birokrasi Pemprov Sumut, tapi sekarang itu semua sudah hilang dan cenderung amburadul tata kelolanya," ucap mantan kepala BKD Sumut yang minta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan, beberapa waktu yang lalu.
Nah, jika yang mengemuka justru kegaduhan administratif, rotasi jabatan yang menuai tanya, atau program yang terkesan sporadis, maka wajar bila kepercayaan publik terkikis perlahan melihat kinerja Bobby-Surya di tahun pertama mereka. Sebab kepemimpinan bukan sekadar keberanian mengambil keputusan cepat. Ia juga tentang kesediaan mendengar, merangkul, dan mengoreksi. Pemerintahan yang kuat juga bukan karena anti-kritik, melainkan yang menjadikan kritik sebagai vitamin demokrasi. Dalam konteks ini, Bobby–Surya perlu menunjukkan bahwa akselerasi tidak identik dengan arogansi kebijakan.
Setahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Masih ada ruang untuk memperbaiki ritme, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka. Sumatera Utara bukan laboratorium eksperimen kebijakan. Ia adalah rumah bagi lebih dari 14 juta jiwa yang menggantungkan harapan pada kepemimpinan yang rasional dan berkeadilan.
Tajuk ini bukan vonis, melainkan pengingat. Energi muda dan semangat perubahan yang diusung Bobby Nasution seyogianya disalurkan dalam kerangka tata kelola yang disiplin dan terukur. Jika tidak, kesan 'ugal-ugalan' akan terus melekat—dan itu bukan warisan yang layak dicatat dalam sejarah kepemimpinan Sumatera Utara. (*)
***Penulis merupakan Sekretaris Serikat Media Siber (SMSI) Kota Medan.
