 |
| Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir. Istimewa/Hastara.id |
BINJAI, HASTARA.ID — Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai mengecam tindakan Pemerintah Kota Binjai yang melakukan penggusuran terhadap pedagang kecil.
Kebijakan tersebut dinilai tidak adil karena hanya menyasar masyarakat kecil, sementara pelanggaran lain belum tersentuh penindakan.
Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir, menilai penegakan peraturan daerah (perda) seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan, tanpa tebang pilih.
“Tidak adil kalau penegakan perda dan penataan kota ini hanya menyasar pedagang kecil. Sementara masih banyak tempat yang diduga melanggar aturan dan merusak estetika kota, namun belum ditindak,” ujarnya, Rabu (8/4).
Pihaknya tidak menolak penegakan aturan, namun pemko diminta mengedepankan aspek keadilan serta menyediakan solusi bagi masyarakat terdampak sebelum melakukan penertiban.
Ia mencontohkan sejumlah lokasi seperti kawasan Bangkatan dan Lapangan Merdeka, di mana para pedagang kecil menggantungkan hidupnya dari usaha yang dinilai sah. Kondisi tersebut, kata dia, kontras dengan dugaan maraknya aktivitas lain yang juga melanggar aturan tetapi belum ditertibkan.
“Pedagang kecil ini mencari nafkah secara halal. Seharusnya pemerintah hadir memberi solusi, bukan justru menggusur tanpa kepastian,” katanya.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sikap Pemko Binjai yang dinilai belum tegas terhadap pelanggaran lain, termasuk dugaan keberadaan tempat-tempat maksiat dan aktivitas usaha yang tidak sesuai aturan.
Ronggur menegaskan, pihaknya akan terus mendorong Pemko Binjai untuk mengedepankan solusi sebelum mengambil tindakan penertiban. Ia juga memastikan Fraksi Gerindra akan berpihak dan membela kepentingan pedagang kecil.
“Penataan kota harus dilakukan secara adil dan manusiawi. Jangan sampai kebijakan justru mengorbankan rakyat kecil,” pungkasnya. (red)
