Gaji 13 Ribu PPPK di Medan Dipastikan Aman, Rico Waas: Anggaran Pemko Medan Masih Sehat

 

Wali Kota Medan, Rico Waas menjawab wartawan soal kemampuan fiskal untuk menggaji P3K di lingkungan Pemko Medan di Balai Kota Medan, Jumat (12/6/2026). Hasby/Hastara.id 

MEDAN, HASTARA.ID — Kekhawatiran sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kota Medan justru memastikan kondisi keuangan daerah masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembayaran gaji PPPK di lingkungan Pemko Medan berjalan normal dan tidak menghadapi kendala anggaran sebagaimana dialami puluhan pemerintah daerah lain di Indonesia.

“Di Pemko Medan secara pos anggaran masih baik,” ujar Rico Waas menjawab wartawan di Medan, Jumat (12/6/2026).

Menurut Rico, pengelolaan anggaran daerah saat ini masih berada pada jalur yang tepat (on the track), sehingga pembayaran gaji seluruh aparatur, termasuk PPPK, tetap dapat dilakukan tepat waktu tanpa hambatan.

“Secara penganggaran kita juga sudah cukup benar. Jadi tidak ada masalah terkait pembayaran gaji pegawai, termasuk PPPK,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran bahwa Kota Medan termasuk dalam daftar daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji PPPK sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Saya rasa tidak masuk. Pos anggaran kita masih baik,” tegas Rico.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan mencatat jumlah PPPK di lingkungan Pemko Medan mencapai 13.120 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.643 orang berstatus PPPK penuh waktu dan 8.477 orang lainnya merupakan PPPK paruh waktu.

Kepastian dari Wali Kota Medan ini menjadi angin segar bagi ribuan PPPK yang tengah menanti kepastian keberlanjutan pembayaran gaji di tengah munculnya kekhawatiran soal kemampuan fiskal sejumlah daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 39 pemerintah daerah yang masih menghadapi persoalan kemampuan anggaran untuk membayar gaji PPPK. “Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan,” ujar Tito.

Meski demikian, Pemko Medan memastikan kondisi fiskal daerah masih dalam keadaan aman sehingga hak-hak pegawai, termasuk ribuan PPPK yang menjadi tulang punggung pelayanan publik, tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (has)