 |
| Foto ilustrasi berita versi Artificial Intellegence atau AI. Istimewa |
JAKARTA, HASTARA.ID — Krisis pasokan listrik yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan kian menuai sorotan. Hingga Kamis (25/6/2026), pemadaman dilaporkan masih terjadi di berbagai daerah setelah berlangsung hampir sepekan sejak Senin (22/6/2026).
Sejumlah wilayah terdampak antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya, serta beberapa kawasan di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena aktivitas rumah tangga, usaha, hingga pelayanan publik ikut terganggu.
PT PLN (Persero) melalui sejumlah unit kerjanya menyebut pemadaman terjadi akibat kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan berkurangnya pasokan daya. Untuk menjaga kestabilan sistem, PLN menerapkan pengaturan beban atau pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
Dalam pengumuman yang disampaikan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin, pemadaman dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang tengah mengalami gangguan. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab keresahan masyarakat. Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mendesak PLN membuka informasi secara transparan mengenai akar persoalan yang menyebabkan krisis pasokan listrik tersebut.
"Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Dari data yang kami himpun, terdapat banyak faktor yang memicu terganggunya pasokan listrik di Kalimantan, termasuk persoalan pasokan batu bara dan gangguan pada sejumlah pembangkit," kata Yudhistira, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, gangguan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan akumulasi berbagai persoalan teknis di sejumlah pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung sistem interkoneksi Kalimantan.
Data yang dihimpun Re-LUN menunjukkan adanya gangguan maupun pemeliharaan pada sejumlah pembangkit, di antaranya PLTU CFK, PLTU Muara Jawa, PLTGU Senipah, PLTU Indoeka, PLTU ITP, PLTU Asam-Asam, PLTU Pulpis, hingga PLTMG Bengkanai. Beberapa unit pembangkit disebut mengalami gangguan mekanis, keterbatasan pasokan batu bara, hingga kendala suplai gas.
Akibat berkurangnya kapasitas pembangkitan, sistem kelistrikan Kalimantan terpaksa melakukan manual load shedding (MLS) atau pemadaman beban. Berdasarkan data yang diperoleh Re-LUN, total MLS di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai 83,3 MW. Sementara di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai 113,45 MW.
Yudhis juga menyoroti masih tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap pembangkit berbahan bakar batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) yang selama ini digaungkan belum mampu mengurangi dominasi PLTU dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
"Ketika pasokan batu bara terganggu atau pembangkit berbasis batu bara mengalami masalah, dampaknya langsung terasa terhadap keandalan sistem. Ini menunjukkan ketergantungan yang masih sangat besar," ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta manajemen PLN bersikap terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Transparansi, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan listrik negara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari manajemen pusat PLN terkait rincian gangguan pada sejumlah pembangkit yang disebut menjadi penyebab berkurangnya pasokan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan.
Masyarakat pun berharap PLN dapat segera memulihkan pasokan listrik secara normal sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab dan langkah penanganan yang tengah dilakukan. (red)
